Aparat Pekon di Pringsewu Kesulitan Buat Anggaran Pilkakon

24
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pringsewu, M,Ridwan. Foto : Sanusi - Sebatin.com

Sebatin.com, Pringsewu – Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon (Pilkakon) serentak di Kabupaten Pringsewu, tak sedikit aparatur di masing-masing Pekon mengalami kesulitan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang bakal diturunkan oleh Pemerinah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu, melalui Anggaran Dana Pekon (ADP).

Hal itu karena teganjal oleh aturan pemerintah yang mengatur pada bidang 1, dimana disebutkan 30% dari seluruh pendapatan Pekon, untuk Penyelenggaraan Pemerintah Pekon, yang di dalamnya termasuk untuk anggaran penghasilan tetap, tunjangan, honor aparat, serta operasional perkantoran dan yang lainnya. Apabila anggaran Pilkakon tersebut dimasukan, hal itu akan berdampak pada defisit anggaran.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pringsewu, M,Ridwan saat dikonfirmasi  Sebatin.com, Rabu (14/2/2018) mengatakan, di tahun ini  kurang lebih ada 52 Pekon yang masa jabatan kepala pekonnya sudah habis, dan akan melaksanakan Pilkakon Serentak.

Ridwan  membenarkan kesulitan-kesulitan rekan aparat pekon dalam penyusunan RAB tersebut. sedangkan bila hal ini tidak segera disikapi, katanya, maka akan menghambat proses pencairan ADP yang saat ini glondongan dana tersebut sudah ada di Kabupaten.

Dirinya berharap agar Pemkab Pringsewu bisa mengeluarkan Peraturan terkait anggaran Pilkakon serentak 2018. Karena, di dalam peraturan Daerah (Perda), Pemkab hanya bisa membantu penyelenggaraan Pilkakon berupa surat suara, bilik suara, sewa kursi 20 unit, tarup 1 unit, dan alat tulis kantor (ATK).

“Sedangkan untuk Panitia Pilkakon, tidak ada anggarannya,baik anggaran keamanan, honor panitia, konsumsi, biaya rapat maupun yang  lainnya,” tambahnya.

“Hal ini sangat menyulitkan rekan-rekan dalam penggarapan RAB pelaksanaan anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes)tahun 2018 terutama dibidang 1, Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon yang syarat nya 30% dari jumlah seluruh pendapatan Desa,” jelas Ridwan.

Dengan demikian, M. Ridwan meminta agar Pemkab Pringsewu sesegera mungkin bisa menerbitkan aturan terkait anggaran Pilkakon serentak mendatang, yang mana waktunya sudah semakin dekat.

Reporter : Sanusi
Editor     : Addarori Ibnu Wardi

Tinggalkan Komentar Anda