Sebatin.com, Kota Metro – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi akan beri sangsi kepada Pengurus atau anggota legeselatif Partai Golkar yang kedapatan bermasalah.
Hal tersebut disampaikannya saat wawancara dengan awak media usai pelantikan kelompok karya partai Golkar Kota Metro dilapangan Garuda, Yosorejo Kecamatan Metro Timur, Minggu (22/01/2017).
Arinal mengatakan, dirinya akan mengedepankan konsolidasi di tingkat provinsi hingga DPD II, dengan diikuti fakta Integeritas serta dapat menjalankan percepatan program dan menciptakan kepengurusan yang solid.
“Saya akan kedepankan yang pertama, di tingkat provinsi, konsolidasi, konsoliasi itu wajib. Tetapi langkahnya tetap akan diikuti oleh fakta integeritas. Begitu juga dengan DPD II, bagaimana seorang ketua akan melakukan percepatan programnya kalau daya dukung kepengurusan tidak solid. Nah ini salah satu fakta integeritas, agar DPD II bisa mengambil langkah-langkah, jadi ada yang tidak aktif, ada yang bermasalah dan bahkan tidak hanya kepengurusan anggota legeselatifpun akan saya lakukan seperti itu. Nah sehingga tidak ada lagi sandiwara di dalam kontek kepartaian, yang ada adalah kerja menjalankan program,” uajarnya.
Dirnya sangat mengapresiasi DPD II Kota Metro atas upaya percepatan gerak langkah organisasi. Dirinya juga berjanji akan mendukung penuh semua program yang berkaitan dengan masyarakat.
“Ini sudah saya lihat bahwa ketua DPD II begitu perhatiannya kepada pengurus kecamatan, pengurus desa, pengurus RT. Saya menyampaikan apresiasi dan rasa trimakasih saya bahwa beliau telah menyiapkan infrastruktur didalam percepatan gerak langkah organisasi yang di pimpin oleh pak Pairin. Saya akan dukung penuh apa yang beliau lakukan sepanjang program-program itu menyentuh rakyat dan saya akan backup, ini janji saya kepada pak Pairin,” ungkap Arinal.
Sementara itu, ketua DPD II Kota Metro Achmad Pairin mengibaratakan, pemerintahan dan partai tidak jauh berbeda, dan wajib hukumnya searah sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah pusat.
“pada dasarnya yang namanya pemerintahan atau partai itu tidak jauh berbeda, jadi kita harus searah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Jadi apa yang di programkan provinsi tentu-tentunya kami harus searah, ini memang hukumnya wajib,” tagas Pairin.
(Arb)