Bachtiar Basri : Pemprov Lampung Siap Dukung Apapun Kebutuhan Kemenkumham RI

4
Pemprov-Lampung-Siap-Dukung-Apapun-Kebutuhan-Kemenkumham-RI
Wagub Lampung Bachtiar Basri menerima piagam penghargaan yang diberikan Kemenkumham RI kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, yang diserahkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Haidir Aimin Daud di Aula Kantor Kemenkumham RI, wilayah Lampung, Selasa (09/01/2018). Foto : Rls

Sebatin.com, Bandar Lampung – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) menganugerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, atas dukungan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan tugas kementerian tersebut di wilayah Provinsi Lampung. Penghargaan tersebut diberikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Haidir Aimin Daud dan diterima oleh Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, di Aula Kantor Kemenkumham RI, wilayah Lampung, Selasa (09/01/2018).

“Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendukung dan membantu apa yang dibutuhkan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung”, ungkap Bachtiar Basri, dalam acara rapat koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran tahun 2019, rapat kerja teknis pemasyarakatan serta penandatanganan nota kesepahaman antara Kantor Wilayah Kemenkumham dengan Polda, BNN Provinsi sekaligus penyerahan penghargaan kepada instansi terkait.

Pihaknya sangat menyambut baik dan mendukung atas terselenggaranya kegiatan tersebut, dalam memantapkan pelaksanaan sitem peradilan secara terpadu. “Sinkronisasi dan harmonisasi harus kita rekatkan terus dalam menciptakan kinerja lebih baik, dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia”, terangnya.

Bachtiar Basri juga mengatakan, peran hukum hendaknya mampu menjadi panglima. Hukum sebagai panglima dapat dimaknai bahwa dalam praktik bernegara, hukum harus dijadikan pegangan utama dalam setiap penyelesaian persoalan, bukan didasarkan atas kepentingan politik atau dasar yang lainnya. Fungsi-fungsi hukum bertujuan untuk memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama juga harus terus menerus dibudayakan dan disosialisasikan.

Selanjutnya fungsi-fungsi hukum itu sendiri harus dapat dimaknai sebagai pedoman bagi warga masyarakat untuk berperilaku, hukum harus mampu sebagai alat pengawasan atau pengendalian sosial (social control), hukum harus mampu pula sebagai penyelesaian konflik atau sengketa (dispute settlement) dan hukum mampu sebagai rekayasa sosial (social engineering).

Di sisi lain, Wagub Lampung itu mengatakan, Pemprov sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang tinggi, atas kerjasama aparat penegak hukum dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung. “Tugas tersebut bukan hanya antara BNN, Kapolda maupun Kemenkumham, tetapi merupakan tugas bersama untuk melakukannya”.

“Narkoba adalah musuh bersama. Oleh karenanya, kita harus berani menunjukan sikap untuk anti terhadap narkoba”, tegasnya.

Sementara itu, Inspektur Jendral Kementerian Hukum dan HAM RI, Haidir Aimin Daud berharap, dengan adanya MoU antara Kemenkumham Lampung, BNN dan Kapolda, mampu mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran narkoba di Provinsi Lampung. “Alhamdulillah Lampung baik-baik saja. Sejauh ini tidak ada kasus yang berat dan tidak berpotensi besar”, ungkap Haidir.

(Rls)
Editor : Ade Embun

Tinggalkan Komentar Anda