Begini Suasana Sidang Dakwaan Kasus Korupsi Pengadaan Alat Monitoring Satelit Bakamla RI Yang Melibatkan Oknum TNI

308
Kasus-Korupsi-Pengadaan-Alat-Monitoring-Satelit-Bakamla-RI-01
Hakim Ketua Brigjen TNI Deddy Suryanto, S.H., M.H., Hakim Anggota I Marsma TNI Priyo Mustiko, S.H. dan Hakim Anggota II Brigjen TNI Apel Ginting, S.H., M.H., saat memimpin sidang dakwaan kasus proyek pengadaaan alat monitoring satelit APBN-P tahun 2016 di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dilakukan oleh oknum TNI atas nama Laksma TNI Bambang Udoyo, di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta, Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur, Rabu (1/11/2017). Foto : Puspen TNI

Sebatin.com, Jakarta Timur – 20 lembar surat dakwaan di bacakan secara bergantian oleh Oditur Militer Tinggi (Odmilti) II Jakarta yang terdiri dari Brigjen TNI Murod S.H, M.H, Brigjen TNI Ahmad Dendy. S.H, M.H. dan Brigjen TNI Rachmad S., S.H., M.H., terkait kasus proyek pengadaaan alat monitoring satelit APBN-P tahun 2016 di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dilakukan oleh oknum TNI atas nama Laksma TNI Bambang Udoyo, di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta, Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur, Rabu (1/11/2017).

Dijelaskan pula dalam sidang dakwaan yang di buka untuk umum dan dipimpin oleh Hakim Ketua Brigjen TNI Deddy Suryanto, bahwa Laksma TNI Bambang Udoyo selain menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla RI, untuk kegiatan peningkatan pengelolaan informasi dan kerjasama laut Bakamla RI, terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK). Dan pada saat menjabat sebagai PPK tersebut, Laksma TNI Bambang Udoyo melakukan tindakan korupsi dalam proyek pengadaan Monitoring Satelit Bakamla RI, Backbone Coastal Surveillance System, Long-Range Camera.

Kasus-Korupsi-Pengadaan-Alat-Monitoring-Satelit-Bakamla-RI-02
Terdakwa korupsi, Laksma TNI Bambang Udoyo selain menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla RI juga menjabat sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK). Foto : Puspen TNI

Disampaikan juga oleh Odmilti II Jakarta, dalam dakwaan terdakwa telah menerima uang sebesar 105.000 SGD (seratus lima ribu SGD) yang nilainya setara dengan Rp 1 milyar dari PT Merial Esa. Dan uang yang diterima oleh terdakwa selanjutnya diserahkan kepada saudari Anik Mafitri (Saksi-6/istri terdakwa) untuk selanjutnya disimpan. Dan perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 12 hurup b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Usai dibacakannya dakwaan dan tidak adanya keberatan dari terdakwa, maka Hakim Ketua Brigjen TNI Deddy Suryanto, S.H., M.H. yang didampingi Hakim Anggota I Marsma TNI Priyo Mustiko, S.H. dan Hakim Anggota II Brigjen TNI Apel Ginting, S.H., M.H. memutuskan sidang ditutup.

“Sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 7 November 2017 dengan agenda menghadirkan 15 orang saksi yang diajukan oleh Odmilti II Jakarta untuk didengar keterangannya”, tutup Hakim Ketua.

(Kolonel Inf Bedali Harefa)

Tinggalkan Komentar Anda