Beragam Masukan dan Kritik Hiasi Paripurana Pandangan Umum Fraksi –Fraksi DPRD Kota Metro

158
Beragam Masukan dan Kritik Hiasi Paripurana Pandangan Umum Fraksi –Fraksi DPRD Kota Metro
Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Metro terhadap penyampaian Raperda Kota Metro tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016, di Ruang Sidang DPRD Kota Metro, Senin (10/07/2017). Foto : Sebatin.com

Sebatin.com, Kota Metro – Beragam macam masukan dan kritik pedas menghiasi rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro terhadap penyampaian Raperda Kota Metro tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016, di Ruang Sidang DPRD Kota Metro, Senin (10/07/2017).

Fraksi PDIP DPRD Kota Metro menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro dari sektor retribusi dan pajak di Bumi Sai Wawai Masih bisa ditingkatkan.

Ketua Fraksi PDIP Basuki menerangkan, berdasarkan laporan Pertanggungjawaban APBD Walikota Metro TA 2016 diketahui masih ada empat pendapatan pajak yang masih belum mencapai target. Yaitu Pajak reklame baru mencapai 95,80 persen, pajak air bawah tanah 58,63 persen yang saat ini sudah menjadi kewenangan provinsi, BPHTB baru mencapai 85,84 persen, dan PBB baru mencapai 81,54 persen.

”Meskipun secara keseluruhan realisasi telah melebihi yaitu sebesar Rp 6.156.855.004 dari target yang ditentukan Rp 5.614.044 atau mencapai 109,67 persen. Kami apresiasi pencapaian ini. Namun kami menilai masih banyak potensi pajak dan retribusi yang belum terjamah. Seperti kantong-kantong parkir yang belum masuk menjadi pendapatan. Seperti parkir di tepi jalan di depan KFC dan PB Swalayan yang sampai menimbulkan kemacetan. Itu hitungannya seperti apa ?”, jelas dia.

Lanjutrnya, sesuai anjuran Pemerintah Pusat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk sistem pajak dan retribusi ditekankan untuk menggunakan model sistem Elektronik Pajak dan Retribusi.

”Diharapkan Pemerintah Kota Metro jadi satu percontohan untuk sistem ini. Minimal bisa dicoba untuk beberapa pajak dan retribusi. Diharapkan dibas terkait untuk bisa dianggarkan untuk program ini,” tukasnya.

Kemudian pandangan umum dari Fraksi PAN yang di bacakan oleh anggotanya Ratmi Makaraw, mempertanyakan penggunaan SILPA Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan sebesar Rp 6-7 miliar pada TA 2016. Fraksi PAN juga menilai penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bumi Sai Wawai dirasa tidak profesional.

”Kami mengusulkan Pembangunan Pasar Cendrawasih dan Shoping Center jangan dipihak ketigakan lagi. DAK fisik dan non fisik tidak tercapai apa penyebabnya? Pemerintah daerah segera menyiapkan dan menerapkan E-Planing dan E-Budgeting. Juga menata pedagang di atas trotoar, di atas mobil dibeberapa ruas jalan protokol di Kota Metro”, jelas dia

Sementara itu Sekertaris Fraksi PKS, Nasrianto Effendi , menilai adanya penurunan pencapaian target PAD 2016 sebesar Rp 114,4 miliar atau 97,8 persen jika dibandingkan realisasi pada 2015. Penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp 13,2 miliar dinilai merupakan sebuah anomali yang patut untuk menjadi perhatian Walikota.

”Karena dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Metro pada 2015 sebesar 5,85 persen dan merupakan pertumbuhan kota dan kabupaten yang cukup tinggi di Lampung, ternyata tidak dapat meningkatkan target PAD dari tahun sebelumnya. Karena itu perlu ada strategi yang efektif untuk tercapainya peningkatan PAD di Kota Metro dari tahun ke tahun”, jelas dia.

Seperti, sambung dia, dengan meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern Pemkot Metro dalam sektor penerimaan PAD, sehingga dapat mengantisipasi terhadap munculnya potensi tidak dapat diperolehnya PAD secara masimal. Perlu adanya daya inovasi dan kreativitas dari SKPD dalam menggali dan merealisasikan target PAD dan peru adanya peningkatan pengawasan di lapangan agar potensi-potensi PAD dapat digali maksimal.

Sedangkan Fraksi Gerindra melalui anggotanya Ariyanto, menyoroti kondisi aset Kolam Renang Tejosari yang statusnya dikelola oleh pihak ketiga dan telah usai pengelolaannya. Pasalnya, dari hasil evaluasi di lapangan ternyata kondisi aset tersebut rusak parah pada gudang tempat mesin vakum pengelola air, paving block dan keramik, jaringan perpipaan, kolam renang anak, rumput liar tumbuh subur di dalam kolam, serta kondisi cat yang sudah memudar.

”Salah satu bunyi perjanjian itu ada klausul menyebutkan apabila sewa telah berakhir penyewa harus mengembalikan dalam posisi baik. CV Ganesha Mandala, Karim itu kan sudah mengelola kolam renang selama 17 tahun dengan tarif perbulan Rp 1.016.000 atau Rp 61 juta per tahun. Kami meminta agar Pemkota Metro tidak menerima aset tersebut jika dikembalikan dalam kondisi tidak seperti semula. Apabila yang bersangkutan tidak memperbaiki, harap diserahkan kepada pihak yang bewajib”, tegasnya.

(Adv)

Tinggalkan Komentar Anda