Sebatin.com, Jakarta – Pemerintahan Jokowi-JK berencana untuk melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton. Rencana tersebut, menuai dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI). Hal itu seperti yang tertuang dalam rilis resmi DPP GMNI, Kamis (18/1/2018).
Kecam Impor Beras, DPP GMNI Sebut Pemerintah Jokowi-JK Berkarakter Neo-Kolim
Berikut adalah isi kecaman dalam rilis resmi DPP GMNI ;
1. Pemerintah tidak serius dalam melaksanakan program Kedaulatan Pangan Nasional, dalam hal ini disebabkan oleh munculnya Kebijakan Impor Beras akhir bulan Januari 2018.
2. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan Tidak Jelas dalam melaksanakan amanat rakyat untuk mengendalikan pasokan beras, memberikan data yang akurat serta menyebabkan ketidakstabilitan harga beras, sementara persoalan Pangan adalah persoalan hidup – matinya rakyat Indonesia.
3. Kebijakan impor beras membuktikan Pemerintah gagal mengontrol distribusi beras, sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani dan masyarakat.
4. Kebijakan impor beras indikasi bahwa Pemerintah saat ini cenderung berkarakter Neo-Kolim dan tentu menyimpang dari ideologi Pancasila.
5. Mendesak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan segera mengkaji ulang serta memberikan data yang valid kepada masyarakat terkait ketersediaan stok beras.
6. Menuntut Pemerintah segera melaksanakan Pemberantasan segala bentuk permainan oleh mafia pangan yang mengakibatkan instabilitas harga beras.
TTD
Dewan Pimpinan Pusat
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
Sumber : Rilis
Editor : Addarori Ibnu Wardi
