Dalam Rapat Paripurna, DPRD Metro Banyak Berikan Rekomendasi Untuk Pemkot Metro

7
Dalam-Rapat-Paripurna,-DPRD-Metro-Banyak-Berikan-Rekomendasi-Untuk-Pemkot-Metro
Walikota Metro, Achmad Pairin saat menandatangani berkas pengesahan Raperda Kota Metro tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2017 menjadi Perda.

Sebatin.com, Kota Metro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mengesahankan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Metro Laporan tentang Pertangungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan tersebut diketok palukan usai pelaksanaan Rapat Paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda Kota Metro tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2017, yang dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD setempat, Rabu (08/08/2018).

Dalam Rapat Paripurna tersebut, DPRD Kota Metro tetap memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkot Metro, guna meningkatkan kualitas dalam proses pengelolaan keuangan dan teknis pelaksanaan pembangunan.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Metro, Nuraida mengatakan, beberapa rekomendasi tersebut diantarannya yaitu , Pemkot Metro diharapkan dapat lebih meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam menggali dan merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pemutakhiran dalam hal perhitungan Nilai Jual Objek Tanah (NJOP). “Juga, Pemkot Metro diminta dapat memanfaatkan SILPA yang diperoleh pada tahun anggaran 2017, sebesar 106.333.051.746 miliar rupiah, untuk kegiatan prioritas yang mendukung visi dan misi pembangunan, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat”, jelasnya.

“Dan tak kalah penting, terkait penyerapan anggaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah, juga harus lebih dioptimalkan lagi”, tambah Nuraida.

Lanjutnya, Banggar juga meminta, terkait pengerjaan proyek pekerjaan-pekerjaan fisik, agar dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. Menurutnya, hal itu untuk menghindari adanya keterlambatan pekerjaan fisik. “Selama ini banyak pekerjaan fisik, yang dimulainya menjelang berakhirnya tahun anggaran.Kami minta, Pemkot Metro dapat menghindari itu. Caranya dengan melaksanakan pengerjaan pada awal tahun anggaran”, terangnya.

“Pemkot Metro juga diminta lebih proaktif lagi, dalam hal menindaklanjuti penyelesaian pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2017 dari Pemprov Lampung yang mencapai 27 miliar rupiah.

Kemudian, DPRD juga meminta kepastian kepada Walikota Metro, terkait rencana pelaksanaan E-Parking. “Dan terakhir, tolong kepada Pemkot Metro untuk meninjau ulang dalam hal program pemberian bantuan seragam sekolah”, paparnya.

“Akan lebih baik, jika anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat lagi, seperti peningkatan fasilitas UNBK atau peningkatan BOSDA”, pungkasnya.

(Adv)

Tinggalkan Komentar Anda