Dapati Randis Rusak dan Distribusi Tak Merata, Bupati Tuba Murka

52
Bupati-Tuba-Murka-02
Randis R4 milik beberapa pejabat Pemkab Tuba yang di hadirkan dalam Giat Apel Randis, Senin (15/01/2018). Foto Rb

Sebatin.com, Tulang Bawang – Dari 253 unit mobil Kendaraan Dinas (Randis) yang digunakan para pejabat di Kabupaten Tulang Bawang (Tuba), 20 unit diantaranya dalam kondisi rusak. Hal tersebut berdasarkan data dari bagian aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten setempat, yang diungkapkan dalam Giat Apel Randis R4, yang secara langsung dipimpin oleh Bupati Tuba, Winarti, Senin (15/01/2018).

Dalam giat apel tersebut, Winarti mengimbau BPKAD untuk segera menangani permasalahan terkait revisi dan penataan ulang Randis, baik secara kelengkapan kendaraan maupun jumlah unit pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan melihat kebutuhan SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dirinya sangat menyesalkan, terkait adanya sejumlah Randis yang kondisinya rusak berat, bahkan menunggak pajak . Dia meminta kepada seluruh SKPD, agar dapat lebih memperhatikan perawatan Randis yang dipergunakannya.

Bupati-Tuba-Murka-03
Giat Apel Randis Pemerintah Kabupaten Tuba, Senin (15/01/2018). Foto : Rb

“Saya berharap kepada seluruh pejabat Eselon II dan III, yang mendapat fasilitas Kendaraan Dinas roda empat tersebut, agar senantiasa merawat kendaraan dinasnya masing-masing secara berkala, serta gunakanlah biaya perawatan dengan penuh rasa tanggung jawab”, kata Winarti.

Lanjutnya, para pejabat yang mendapatkan fasilitas tersebut, diharapkan dapat menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) tersebut, sesuai dengan fungsi dan kegunaan kedinasan, dengan memperhatikan etika pemakaian yang benar.”Pemberian kendaraan dinas untuk meningkatkan kinerja para aparatur Pemkab Tuba”, jelasnya

Winarti juga menyoroti SKPD yang didapati banyak memiliki Randis, bahkan dikuasai oleh perorangan, sementara masih terdapat SKPD yang kondisinya masih kekurangan dan sangat memerlukan Randis, guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

“Untuk itu, saya mengimbau kepada pihak BPKAD untuk menata pendistribusian Kendaraan Dinas secara adil dan merata, sehingga ke depan saya tidak ingin ada Dinas/badan yang pada saat tugas lapangan menumpang-numpang Kendaraan Dinas lain, ini tentu menghambat kerja atau tugas kedinasan yang diemban”, tegas Winarti.

(roby)

Tinggalkan Komentar Anda