Di Beritakan Sunat Dana Bantuan, Pendamping PKH di Tuba Gelar Konferensi Pers

23
Di-Beritakan-Sunat-Dana-Bantuan,-Pendamping-PKH-di-Tuba-Gelar-Konferensi-Pers
(dari kiri) Mbah Warjilah, Ibu Eli, Defri Julian dan Sinta, dalam konferensi pers di Kantor Law Firm Graha Yusticia, Pahoman, Rawa Laut, Rabu, (14/03/19). Foto : Sgy

Sebatin.com, Bandar Lampung – Warjilah, Warga Kampung Pasiran Jaya, Kabupaten Tulang Bawang (Tuba), salah satu warga penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), akhirnya memberikan sanggahan atas pernyataan dirinya terkait adanya pemotongan dana PKH oleh Sinta, salah seorang pendamping PKH.

Menurut Warjilah, pernyataan dirinya yang dimuat di beberapa media siber beberapa waktu lalu tidaklah sesuai dengan apa yang disampaikannya saat di wawancara. “Saya meminta maaf kepada Ibu Sinta, karena penjelasan saya saat di wawancara Pak Wahyu tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Yang benar adalah dana PKH tidak dipotong oleh Ibu Sinta, dan dana PKH tersebut disepakati kelompok ibu-ibu penerima PKH Desa Pasiran, disisihkan untuk beli kambing yang merupakan kelompok usaha bersama (kube) mandiri”, ujar Warjilah saat menggelar konferensi pers di Kantor Law Firm Graha Yusticia, Pahoman, Rawa Laut, Rabu, (14/03/19).

Wanita berumur 68 tahun tersebut juga menjelaskan, dalam pertemuan kelompok ibu-ibu penerima dana PKH beberapa waktu lalu, tidak ada satu pun yang memberikan penolakan, atas gagasan untuk menyisihkan sebagian dana PKH, untuk kepentingan Kube. “Saat Ibu Sinta menyarankan kepada ibu-ibu (penerima dana PKH-red) untuk dilakukan penyisihan dana sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp. 50.000-red) di tahap pertama, penyaluran tahun 2019, dan lima puluh ribu rupiah (Rp. 50.000-red) lagi di tahap ketiga, penyaluran 2018. Semuanya setuju, bahwa dana tersebut disisihkan untuk beli kambing sejumlah tiga ekor, dan saat ini sudah di ternakkan, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan, yang nantinya akan di bagikan kepada warga”, ungkap Warjilah.

Hal senada juga disampaikan oleh Eli, yang merupakan istri dari bapak Edi, yang juga turut dijadikan narasumber, dan keterangannya tersebut ikut dikutip oleh sebuah media siber. Eli mengatakan, bahwa suaminya tidak pernah menyampaikan statmen terkait adanya pemotongan dana PKH. “Untuk urusan dana PKH, suami saya tidak tahu menahu. Ini urusan ibu-ibu, kalau bapak-bapak, termasuk suami saya tidak tahu soal PKH, apalagi soal kesepakatan menyisihkan dana PKH untuk beli kambing. Kok nanya ke suami saya. Saya sudah jelaskan sejelas-jelasnya ke Pak Wahyu, tapi penjelasannya tidak ikut masuk dalam berita”, ujar ibu beranak dua ini dengan nada kesal.

Dalam kesempatan yang sama, Sinta selaku pendamping PKH juga menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah melakukan pemotongan dana PKH seperti yang dituduhkan di pemberitaan media siber kepada dirinya. “Saya tidak pernah melakukan pemotongan dana PKH, yang benarnya adalah, seperti apa yang sudah dijelaskan Mbah Warjilah dan Ibu Eli. Dan secara aturan, sebagaimana dalam Juknis (Petunjuk Teknis) PKH, saya selaku pendamping PKH di perbolehkan untuk menyarankan kepada warga penerima dana PKH, untuk menyisihkan dana PKH yang dikelola secara bersama dalam wujud kelompok usaha bersama atau Kube”, jelas Sinta.

Semua warga penerima dana PKH tersebut sepakat, lanjut Sinta, dan ada berita acara kesepakatan secara tertulis termasuk juga daftar hadirnya. Terkait dengan pengumpulan dana keseluruhan, setelah disisihkan, dikumpulkan sendiri oleh PKH yang kemudian diserahkan kepada Ketua Kube yang telah ditunjuk. “Untuk Desa Pasiran, yang terbentuk ada tujuh (7) kube, dengan rincian satu (1) Kube berbentuk usaha simpan pinjam, sedangkan enam (6) Kube lainnya membuat usaha penggemukan kambing. Dan saat ini, di Desa Pasiran, Kube yang bergerak dalam usaha penggemukan kambing telah berhasil memiliki 18 ekor kambing”, papar Sinta

Sementara itu, Defri Julian selaku salah satu Tim Kuasa Hukum dari Sinta mengatakan, terkait isu yang berkembang di pemberitaan media siber tentang adanya tuduhan pemotongan dana PKH yang dilakukan oleh salah satu kliennya. “Mulanya akan ditempuh secara jalur hukum. Namun setelah dilakukan penelusuran dan klarifikasi, ternyata berita yang berkembang tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, seperti yang disampaikan oleh narasumber”, paparnya.

“Dan terhadap media siber yang memuat berita terkait tuduhan yang tidak benar tersebut, kami meminta dan akan gunakan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers”, tambah Defri.

Selain itu, juga terkail pemberitaan lainnya, yang dirasa menyudutkan diri kliennya, terkait pelanggaran rangkap pekerjaan yang di tuduhkan telah dilakukan oleh kliennya, Defri mengklarifikasi, bahwa hal tersebut tidaklah benar, karena hingga saat ini, kliennya hanyalah seorang tenaga kerja sukarela yang membantu di Puskesmas Pasiran Jaya. “Sehingga tidak masuk dalam kriteria rangkap pekerjaan sebagaimana dituduhkan pada diri klien kami. Di mana klien kami tersebut dituduh melanggar peraturan Kemensos nomor 249/LJS,JS/BLTB/07/2014 tentang kriteria rangkap pekerjaan bagi pegawai kontrak pelaksana PKH dipusat, provinsi, dan kabupaten kota”, terangnya.

“Terhadap pemberitaan tersebut kami akan gunakan hak jawab sebagaimana pemberitaan sebelumnya, tapi apa bila tidak ada itikad baik, maka kami akan sesuai prosedur”, pungkas kuasa hukum Sinta dari Law Firm Graha Yusticia tersebut. (Sgy)

Tinggalkan Komentar Anda