Di Evaluasi Kemendagri, TAPD dan Banggar DPRD Perbaiki R-APBD 2018

61
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Lampung memperbaiki Raperda APBD 2018 digelar di ruang rapat Komisi, Jumat (29/12/2017). Foto : Humas Provinsi Lampung

Sebatin.com, Bandar Lampung – Setelah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Lampung memperbaiki Raperda APBD 2018. Rapat Banggar DPRD tersebut digelar di ruang rapat Komisi, Jumat (29/12/2017). Tujuannya Raperda APBD 2018 sesuai dengan katentuan dan kaidah penyusunan anggaran.

“Revisi Raperda sudah ditindaklanjuti, dan sudah diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan dan kaidah penyusunan anggaran,” kata Ketua DPRD Lampung Dedi Aprizal, usai rapat.

Persetujuan DPRD, lanjut Dedi, dilakukan melalui Banggar DPRD setelah menelaah Raperda yang diajukan ke Kemendagri telah sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, mengenai hal yang menjadi perhatian Kemendagri, seperti permasalahan kode rekening dan Perda Retribusi juga telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Dedi menjelaskan, usai disahkan, draft APBD Lampung (TA) 2018 dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi. Masa evaluasi, katanya, 14 hari kerja pasca dikirim.

Hal senada dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono, selaku Ketua TAPD, bahwa RAPBD telah dievaluasi Kemendagri dan tidak terdapat masalah yang krusial. Sesuai dengan RAPBD pada kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7,5 triliun.

Untuk alokasi fungsi pendidikan dan kesehatan yang dianggarkan sebesar 33,7% dan 10,45% dari jumlah APBD, kata Sutono Pemerintah Provinsi Lampung dianggap sudah sesuai dengan kaidah.

“Hasil evaluasi Raperda APBD Provinsi Lampung tahun 2018, sudah ditindaklanjuti dan tidak ada hal -hal krusial yang perlu direvisi, TAPD Provinsi Lampung sudah menyampaikan koreksi dan revisi kepada Kementrian Dalam Negri. Semua sudah sesuai dengan dengan aturan yang berlaku terkait anggaran,” jelas Sutono.

Tim TAPD dan Badan Anggaran DPRD sepakat proses telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. DPRD juga telah melihat konsistensi pada penyusunana KUA PPS yang telah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD.

Seperti diketahui, DPRD Provinsi Lampung mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp 7,5 triliun, pada 30 November 2017 lalu.

Penulis : Ibnu
Sumber : Humas
Editor : Addarori Ibnu Wardi

Tinggalkan Komentar Anda