Dianggap Memalukan, BPW PWI Lampung Minta Polisi Usut Tuntas Tiga Terduga Wartawan Pemeras

299
Dianggap Memalukan, BPW PWI Lampung Minta Polisi Usut Tuntas Tiga Terduga Wartawan Pemeras
Juniardi SIP, MH. Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Lampung. Foto: Ist

Sebatin.com, Bandar Lampung – Wakil Ketua Bidang Pembelaan wartawan (BPW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung, Juniardi, mengecam keras aksi pemerasan yang dilakukan tiga oknum wartawan, yang kembali ditangkap jajaran Polres Lampung Barat. Pihaknya meminta Polisi mengusut tuntas kasus tersebut, hingga dapat menjadi pembelajaran bagi wartawan lainnya.

“Ini sungguh memalukan perbuatan wartawan yang menyalahgunakan profesinya untuk memeras, tindakan yang mencoreng kredibilitas dunia pers ini mestinya mendapat sanksi setimpal. Tak cukup dipecat kewartawananya, tapi mereka juga harus diproses secara hukum,” kata Juniardi melalui pesan singkat jejaring sosialnya, Selasa (17/01/2017).

Menurut Juniardi, perilaku yang tak terpuji itu dilakukan oleh segelintir oknum yang mengatasnamakan wartawan. Mereka meminta sejumlah uang, dengan jaminan tidak diberitakan, sementara sumber berita sudah menyatakan bahwa itu bukan objeknya.

“Apalagi mengancam jika permintaan itu tak dipenuhi, mereka diduga mengancam akan menulis pemberitaan yang bernada negatif. Ini yang meresahkan masyarakat selama ini, sehingga kesan wartawan selalu dicibir,” kata mantan ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung ini.

Juniardi meminta media lain yang masih mempekerjakan wartawan yang terlibat dalam skandal memeras itu harus bersikap secara tegas. langkah tegas tersebut juga pasti diambil oleh beberapa organisasi-organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta organisasi lainnya, yang berani memecat anggota yang menyelewengkan profesinya untuk memeras.

“Karena, tanpa tindakan tegas, profesi wartawan akan dipandang rendah oleh publik. Orang akan menilai jurnalis tak ada bedanya dengan tukang palak. Akibatnya, kredibilitas pers akan luntur. Karya jurnalistik tak bakal dihargai. Kecaman pers terhadap perilaku para pejabat, juga anggota parlemen, justru akan menjadi bahan tertawaan bila prilaku kalangan jurnalis tak ada bedanya dengan mereka,” ucapnya.

Dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dengan gamblang disebutkan, “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.” Poin inilah yang ditabrak oleh segelintir oknum wartawan tersebut. Mereka memanfaatkan kartu pers untuk meraup untung secara tidak sah dari profesianya.

“Kami menganjurkan Polisi agar wartawan yang terbukti memeras ditangkap dan diproses hukum. Pihak lain yang dirugikan bisa menyeret mereka dengan Pasal Pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ diatur bahwa siapa saja yang mengambil keuntungan lewat ancaman pencemaran, baik lisan maupun tulisan, bisa dihukum empat tahun penjara.

Tak hanya dalam itu, saya sarankan masyarakat mengambil langkah hukum jika menghadapi kasus serupa. Sikap ini justru membantu membersihkan profesi jurnalis dari perilaku yang melanggar kode etik wartawan, bahkan aturan hukum,” ujarnya.

Sebaliknya, sikap sejumlah politikus dan pejabat yang selama ini sering mengajak wartawan berkompromi untuk menutupi kebobrokan justru amat berbahaya.

“Karena cara ini bukan hanya merusak profesi jurnalis, tapi juga merugikan masyarakat lantaran tak mendapat liputan jurnalistik yang kredibel,” tutupnya.

(Arb)

Tinggalkan Komentar Anda