DPRD Kota Metro Gelar Paripurna Pembicaraan Tingkat II Tentang Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016

191
DPRD Kota Metro Gelar Paripurna Pembicaraan Tingkat II Tentang Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 01
Ketua Pansus Raperda Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD TA 2016, Nasriyanto Effendi, saat menyampaikan 18 catatan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) yang ditujuakan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro. Foto : Sebatin.com

Sebatin.com, Kota Metro – Setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, akhirnya Rancangan Perataruan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) dengan 18 catatan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) yang ditujuakan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro.

Ketua Pansus Raperda Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD TA 2016, Nasriyanto Effendi menerangkan, guna meningkatkan kualitas di dalam proses pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan Kota Metro kedepan, maka dalam kesempatan ini Pansus memberikan Rekomendasi kepada beberapa OPD. Antara lain, pada Dinas Pendidikan, terkait konsep smart city yang direncanakan oleh Pemkot Metro agar dapat lebih menguatkan visi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan.

”Kemudian mengingat kebutuhan siswa SD dan SMP terkait ujian yang dilakanakana secara online agar kiranya sebagian dana DAK pada Dinas Pendidikan dapat dialihkan sedikit untuk sarana dan prasarana komputer sebagai penunjang terlaksananya ujian online,” ujar Nasriyanto dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Metro tentang Pembicaraan Tingkat II Tentang Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda tentang LPJ Pelaksanaan APBD TA 2016 di ruang Sidang DPRD, Selasa (01/08/2017).

Selanjutnya, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Pansus meminta agar dapat segera dilaksanakan terkait perbaikan taman kota sebagai lokasi wisata keluarga. Dan kiranya dalam pengerjaannya dapat melalui perencanaan-perencanaan yang matang serta dapat berkoordinasi dengan para pengusaha odong-odong dan para pedagang lainnya. Sedangkan kegiatan yang diusulkan pada saat reses yang tidak terakomodir di APBD 2017, diharapkan Pemkot Metro agar lebih memperhatikan hasil reses. Pansus mendukung terkait dengan rencana pembanguna tugu pena yang secara perencanaanya akan di bangun di taman 16 C yang akan di jadikan sebuah icon atau ciri khas Kota Metro sebagai Kota Pendidikan. Terkait Jalan Walet sepanjang 3,3 km yang ada di lokasi Metro Utara yang merupakan jalan kelas tiga dengan kapasitas tonase sebesar 8 ton untuk tetap di hotmik tidak usah diriggit atau beton, jika tetap akan dirigid adalah sebuah kewajiban dari perusahaan yang ada di wilayah tersebut, karena ditakutkan akan menimbulkan kecemburuan dari jalan-jalan lingkungan yang lain. Ditambah dengan kondisi dana APBD Kota Metro yang terbatas.

DPRD Kota Metro Gelar Paripurna Pembicaraan Tingkat II Tentang Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 02
Paripurna Pembicaraan Tingkat II Tentang Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016. Foto : Sebatin.com

”Untuk Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, terkait perjanjian sewa menyewa kolah renang Tejosari agar Pemerintah Daerah menindaklanjuti kepada pihak CV.Mandala Karim untuk dapat memperbaiki kondisi kolam renang sebagaimana pada saat menyewa, sebelum penyerahan kembali kepada Pemkot Metro. Juga dapat lebih memperhatikan para atlet serta qori dan qoriah di Kota Metro”, kata dia.

Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro, Pansus meminta agar dapat berinovasi untuk menggali, mencari serta memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Termasuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah, terutama pada sektor-sektor yang tidak tercapai targetnya pada tahun anggaran 2016.

”Antara lain Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi jasa Usaha, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, serta Retribusi Izin Trayek. Terkait PAD dari sektor parkir diras perlu adanya inventarisir data yang valid”, imbuhnya.

Pansus juga meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat menata ulang aset-aset daerah terutama aset tanah, bangunan dan kendaraan. Seperti keberadaan maupun surat bukti hak kepemilikan aset-aset tersebut.

”Juga memberikan perhatian khusus terhadap aset yang dikelola pihak ketiga. Pun mengkaji ulang terkait pengelolaan dana DAK pada beberapa dinas di Kota Metro. Serta proaktif pada Pemerintah Pusat agar dana DAK yang berlum tercatat dapat segera diterima oleh Pemkot Metro”, kata dia.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) proposional dan profesional sesuai mekanisme dan undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sedangkan Bappeda diminta agar segera menerapkan E-Planning dan E-Budgeting.

”RSUD A Yani diharapkan agar dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien, serta meningkatkan fasilitas umum. Untuk Dinas Pasar agar dapat membuat payung hukum yang jelas terhadap penarikan uang keamanan di pasar dan kami merekomendasikan pengelolaan parkir pasar kepada Dinas Perdagangan”, jelasnya.

DPRD Kota Metro Gelar Paripurna Pembicaraan Tingkat II Tentang Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 03
Ketua DPRD KOta Metro Ana Moorinda saat menandatangani pengesahan Rancangan Perataruan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. Foto : Sebatin.com

Pansus pun memberikan rekomendasi kepada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, Dinas Ketahan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Dalam Kesempatan yang sama DPRD Kota Metro juga menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I tentang Penyampaian tiga Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro. (Adv)

Tinggalkan Komentar Anda