DPRD Kota Metro Minta IAIM NU Urus IMB

254
DPRD Kota Metro Minta IAIM NU Urus IMB
Ketua Komisi I DPRD Metro Basuki. Foto: Hendra - Sebatin.com

Sebatin.com, Kota Metro – Komisi I DPRD Kota Metro meminta kepada seluruh masyarakat terutama badan usaha yang membangun dan menggunakan gedung serta beroperasi di wilayah Kota Metro agar dapat melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ini menyusul adanya dugaan Institut Agama Islam Ma’arif (IAIM) NU Metro yang tidak mengantongi IMB, padahal jumlah bangunan di IAIM NU Metro mencapai 10 unit.

Ketua Komisi I Basuki mengatakan, semua badan usaha, baik warga masyarakat, kelompok atau mandiri yang menggunakan atau membangun gedung, seharusnya melengkapi IMB. Ini didasarkan pada izin lingkungan, Amdal (Dampak lingkungan sekitar) juga amdal lalu lintas.

“Semua ada aturan dan perdanya. Itu harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dalam membuat usaha bahkan untuk publik,” katanya, Selasa (09/05/2017).

Menurutnya, saat ini semua dinas di lingkup Pemerintah Kota Metro telah memiliki kepala, sehingga tidak ada lagi yang beralasan bahwa kepengurusan akan terhambat lantaran tidak ada kepala dinas.

“Sekarang perangkat daerah di Kota Metro baru. Mungkin kemarin ada yang berkelit siapa yang tanda tangan jika kepala dinasnya tidak ada. Nah, sekarang semua dinas telah ada kepalanya, silahkan urus izinnya. Dan dinas terkait segera lakukan peninjuan ke beberapa lembaga yang IMB nya dirasa tidak ada,” paparnya.

Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro mengaku akan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Institut Agama Islam Ma’arif (IAIM) NU Metro.

“Kami akan segera melakukan sidak ke IAIM NU Metro guna memastikan kepemilikan IMB. Ya dalam waktu dekat. Data IMB di kami banyak, artinya bukan hanya itu saja, makanya perlu melakukan sidak,” ucap Ruti Astuti Kabid Pelayanan dan Perizinan DPMPTSP Kota Metro, Senin (8/5/2017).

Bahkan ia memastikan bahwa pelaksanaan sidak ini, tentunya akan melibatkan pihak Satpol PP Kota Metro.

“Karena yang merupakan penegak Perda adalah Satpol PP, maka sidak itu nantinya akan menggandeng Satpol PP,” paparnya.

Terpisah, Kasi Penegak Perda pada Satpol PP Kota Metro, Asrori menuturkan bahwa pihaknya siap melakukan pendampingan terhadap DPMPTSP Kota Metro jika akan melakukan sidak ke IAIM NU Metro.

“Yang pasti, kapanpun sidak akan dilakukan kami siap mendampingi. Dan dalam hal ini kami selaku penegak Perda Kota Metro,” kata dia.

Camat Metro Utara Usman Amadin melalui Kasi Pembangunan Jatmiko menjelaskan, dari awal pembangunan IAIM NU Metro sampai saat ini, pihak IAIM Metro belum melakukan pengurusan IMB. Sehingga pihaknya kerap mendatangi langsung pihak IAIM Metro guna pengurusan IMB. Namun, tampaknya teguran dan imbauan dari pihak kecamatan tidak diindahkan.

“Ini sangat disayangkan. Kota Metro yang notabene visinya adalah Kota Pendidikan justru salah satu lembaga pendidikannya tidak mendidik dengan tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kami sudah kirim surat, mendatangi langsung dan menegurnya. Tapi ya kami tidak diindahkan sepertinya. Bahkan saat ini IAIM membangun gedung baru lagi,” kata dia.

Bahkan, selaku Camat Metro Utara, Usman mengimbau kepada seluruh warga Metro Utara terutama terhadap lembaga/sarana publik atau usaha, dapat melengkapi IMB.

“Artinya tidak boleh beroperasi jika kelengkapan IMB belum selesai,” mintanya.

Di tempat lain, Wakil Rektor 3 IAIM NU Metro Nizarudin menampik jika seluruh bangunan di IAIM NU Metro tidak memiliki IMB. Ia mengakui bahwa sudah melengkapi IMB dan bahkan meski lembaga pendidikan tidak membutuhkan Izin lingkungan namun pihaknya telah melengkapi izin lingkungan. Meski demikian ketika diminta menunjukan kelengkapan IMB, Nizarudin tidak berkenan menunjukannya dengan dalih semua berkas IMB, Izin lingkungan dan Sertifikat Tanah sudah diarsipkan ke Yayasan NU setelah selesai melakukan pengurusan.

“Saya tidak bisa menunjukan IMB dan Izin lingkungan seperti yang dimaksud, sebab semua berkasnya sudah disimpan Yayasan NU. Bangunan seluruhnya IAIM NU Metro ini mencapai 10 unit termasuk bangunan dengan lantai 3 sudah ada IMB. Bahkan termasuk sertifikat tanah juga berada di Yayasan NU. Terlebih, saat pertama kali kami pindah ke sini masyarakat minta izin lingkungan, makanya kami penuhi meskipun lembaga pendidikan tidak harus membuat izin lingkungan,” tegasnya, Sabtu (06/05/2017).

(Hendra)

Tinggalkan Komentar Anda