DPRD Kota Metro Resmi Mengesahkan 6 Perda Baru

20
DPRD-Kota-Metro-Resmi-Mengesahkan-6-Perda-Baru--01
Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda di dampingi Walikota Metro Achmad Pairin dan Wakil Walikota Metro Djohan saat menandatangani berkas pengesahan 6 Raperda menjadi Perda, dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (26/11/18).

Sebatin.com, Kota Metro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mengesahkan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (26/11/18).

Ke 6 Perda yang disahkan tersebut antaralain Perda Kota Metro tentang barang milik daerah, Perda Kota Metro tentang perubahan atas Perda Kota Metro nomor 4 tahun 2014 tentang KTR, Perda Kota Metro tentang perubahan atas Perda Kota Metro nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu.

Kemudian, Perda Kota Metro tentang perubahan kedua atas Perda Kota Metro nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, Perda Kota Metro tentang perubahan ke empat atas Perda Kota Metro nomor 2 tahun 2012 tentang pajak daerah, dan Perda Kota Metro tentang perubahan kedua atas Perda Kota Metro nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Ketua Pansus II Perda Kota Metro, Yulianto mengatakan, dalam Perda KTR ada beberapa hal yang ditambahkan. Yakni menetapkan kawasan tanpa rokok (KTR) dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Metro. “Dan KTR itu ada di kawasan kesehatan, kawasan pendidikan, tempat kegiatan anak-anak, tempat kerja, tempat ibadah, dan tempat olahraga”, terangnya.

“Namun dalam KTR bisa menyediakan kawasan untuk merokok. Dengan kriteria yakni di tempat yang terbuka, jadi udara bisa ber sirkulasi dengan baik dan jauh dari tempat aktifitas, hingga batas terluar”, tambahnya.

Dirinya juga menerangkan, untuk setiap pelaksanaan event atau kegiatan olahraga, tidak boleh didukung oleh iklan atau promosi dari produk rokok.

Sebelumnya, Ketua Pansus I, Ratni Makaraw dalam laporanya menjelaskan, bahwa Perda Kota Metro tentang perubahan atas Perda Kota Metro nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu. Dan Perda Kota Metro tentang perubahan kedua atas Perda Kota Metro nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil telah sesuai dengan ketentuan sehingga dapat dibahas bersama.

Sementara itu Wali Kota Metro, Achmad Pairin menjelaskan, terkait Raperda Kota Metro tentang perubahan atas Perda Kota Metro nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu termasuk dalam izin gangguan. “Perda retribusi perizinan yang meliputi izin trayek mengenai objek dan subjek retribusi untuk itu juga perlu direvisi ulang. Sehingga perlu dilakukan perubahan dan peraturan daerah yang ada perlu disempurnakan sesuai dengan ketentuan”, tutupnya. (Adv)

Tinggalkan Komentar Anda