DPRD Lampung Tengah Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ 2017

17
Paripurna DPRD Lamteng Tentang LKPJ Bupati
Sekda Kab. Lamteng, Adi Erlansyah

Sebatin.com, Lampung Tengah –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah, menggelar rapat Paripurna istimewa, tentang penyampaian pidato Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Bupati Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017, Senin (9/4/2018).

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah, Ahmad Junaidi Sunardi yang didampingi Wakil Ketua II, Riagus Ria, Wakil Ketua III, Joni Hardito dan para anggota DPRD serta Sekertaris Dewan Lamteng Syamsi Rolly.

Nampak hadir pula Sekertaris Daerah (Sekda) Adi Erlansyah, para Asisten dan Staf Ahli di lingkungan Pemkab Lamteng, Kepala Dinas, Badan dan Bagian, serta Jajaran Forkopimda Lampung Tengah.

Plt. Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto dalam sambutannya menyampaikan bahwa, arah kebijakan umum Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2021, dengan visi pembangunan, Terwujudnya Lampung Tengah Sebagai Lumbung Pangan yang Aman, Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan.

Loekman menjelaskan, anggaran belanja tidak langsung Pemkab Lampung Tengah sebesar Rp.1,46 triliun lebih, yang digunakan untuk belanja gaji pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan Pemerintah Provinsi dan desa, serta belanja tak terduga.

“Untuk belanja langsung kita (Pemkab Lampung Tengah) sebesar Rp. 1,05 triliun lebih yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang.Pembiayaan Daerah,” terang Loekman.

Sisi penerimaan pembiayaan daerah, lanjut Loekman, ditargetkan sebesar Rp. 197,62 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp. 197,65 miliar lebih. Realisasi tersebut berasal dari SlLPA Tahun Anggaran 2016 dan penerimaan kembali investasi non permanen.

“Sisi pengeluaran pembiayaan tidak terdapat pengeluaran. Penyelenggaraan urusan desentralisasi secara umum dan telah dilaksanakan secara optimal baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan penunjang sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Selain itu Pemkab juga telah malakukan pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung pengembangan sektor pertanian. Secara umum, hasil pembangunan dibidang pekerjaan umum khususnya jalan dapat dilihat dari kondisi jalan baik yang mencapai 67,6 persen.

“Kami menyadari masih banyak jalan-jalan yang belum bisa kita tangani, sehingga masih terdapat jalan yang rusak. Hal ini tentunya menjadi perhatian kita bersama untuk mengupayakan perbaikan guna meningkatkan pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun Anggaran 2017,” ujarnya.

Loekman mengungkapkan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 380,45 miliar untuk dana alokasi kampung, yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pembangunan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan pembinaan kemasyarakataan.

Sementara Ketua DPRD Lampung Tengah, Ahmad Junaidi Sunardi, usai membacakan LKPJ Anggaran Tahun 2017, langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas laporan tersebut.

(Adv)

Tinggalkan Komentar Anda