DPRD Metro Usulkan Raperda Pemberantasan Narkoba

3
DPRD-Metro-Usulkan-Raperda-Pemberantasan-Narkoba-01
Rapat Paripurna DPRD Kota Metro, Senin (26/03/2018).

Sebatin.com, Kota Metro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mengusulkan Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Obat-obatan Terlarang. Hal itu disampaikan pada Rapat Paripurnan pidato pengantar penyampaian 4 Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro di Ruang Sidang DPRD, Senin (26/3/2018).

Mewakili DPRD Kota Metro, Anggota Komisi III Fraksi PKS Zas Dianur Wahid mengatakan, Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Obat-obatan Terlarang menjadi salah satu usulan raperda DPRD karena salah satu persoalan besar Indonesia saat ini adalah meningkatnya penyalahgunaan narkoba. Baik konteks pengguna, variasi, jumlah narkoba, hingga konteks korbanya.

”Data yang dirilis BNN secara konsisten memperlihatan kenaikan atau peningkatan itu. Sesuai rencana aksi BNN, berdasarkan asumsi hasil peneilitian di 2011, dapat diproyeksi jumlah penayalahguna narkoba di Indonesia pada 2015 mencapai 5,8 juta orang. Sedangkan di 2019 yang aan datang jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan mencapai 7,4 juta orang”, jelasnya saat membacakan draf usulan raperda, Senin (26/3/2018).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam perspektif dinamika atau perkembangan landasan norma, Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU tersebut diikuti dengan penerbitan berbagai peraturan yang lebih rinci, seperti PP Nomor 40 Tahun 2013, Perpres Nomor 23 tahun 2010 tentang BNN, dan akhirnya Permendagri Nomor 21 Tahun 2013.

”Di dalam Permendagri Nomoe 21 Tahun 2013, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan mengatur melalui Perda tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Untuk itulah, Kota Metro sudah selayaknya membentuk Perda yang mengatur tentang pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam rangkat kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang pada tingkat daerah”, urainya.

DPRD-Metro-Usulkan-Raperda-Pemberantasan-Narkoba-02
Anggota DPRD dan jajaran Forkopimda Kota Metro, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Metro, Senin (26/03/2018).

Selain tentang narkoba, DPRD juga mengusulkan raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, raperda tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah. Terakhir tentang raperda tentang perubahan kedua atas perda Kota Metro Nomor 2 Tahun 2004 tentang larangan produksi, penimbunan, pengedaran, dan penjualan minuman keras (Miras).
Kesempatan itu juga digelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Walikota Metro TA. 2017. LKPJ TA. 2017 dibacakan langsung oleh Walikota Metro Achmad Pairin.

Pairin mengatakan, bahwa yang disampaikan tersebut merupakan implementasi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Penyampaian LPPD kepada Pemerintah, LKPj kepada DPRD, dan Informasi LPPD kepada Masyarakat. “Sesuai Peraturan tersebut, Kepala Daerah dalam hal ini berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Laporan tersebut disampaikan setiap akhir tahun anggaran, serta pada akhir masa jabatan”, papar Pairin.

Muatan LKPJ tersebut disusun dengan mengacu pada Pasal 18 sampai 22 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 yang meliputi, laporan tentang arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah, laporan pengelolaan keuangan Daerah secara makro, laporan penyelenggaraan urusan Desentralisasi, laporan penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.

Selanjutnya disampaikan olehnya, bahwa capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang disampaikan pada LKPJ, merupakan hasil koordinasi, kerjasama, dan partisipasi semua Stakeholders pembangunan.

Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2017, merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Jajaran Pemerintah, DPRD, dan Stakeholders. Pelaksanaan tersebut berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

“LKPJ yang disampaikan ini merupakan deskripsi secara umum tentang dinamika pembangunan Kota, dan mengenai gambaran serta data rinci dapat dilihat dalam buku LKPj TA. 2017”, tukas Pairin.

(Adv)

Tinggalkan Komentar Anda