DPRD Minta Pemkot Metro Selesaikan Permasalahan Penataan Pasar Dengan Jalan Persuasif dan Musyawarah

38
DPRD-Minta-Pemkot-Metro-Selesaikan-Permasalahan-Penataan-Pasar-Dengan-Jalan-Persuasif-dan-Musyawarah-01
Paripurna DPRD KOta Metro, Jumat (3/11/2017). Foto : Embun - Sebatin.com

Sebatin.com, Kota Metro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi Atas Raperda APBD Tahun 2018 dan Jawaban Walikota Atas Pandangan Umum Fraksi Serta Pendapat/Tanggapan Walikota Terhadap Penyampaian 3 Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro, yang di laksanakan di Ruang Sidang DPRD setempat, Jumat (3/11/2017).

Dalam Rapat Paripurna tersebut Fraksi-fraksi DPRD meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Metro untuk segera menyelesaikan permasalahan pasar dengan cara-cara kebersamaan dan persuasif.

Ketua Fraksi Golkar, Tondi Nasution mengatakan, pihaknya mendukung upaya Pemkot Metro untuk melakukan penataan ulang pasar dan pedagang . Namun dihimbau kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya untuk dapat saling bersinergi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Meylinda dari Fraksi Demokrat.

“Kami minta, cara-cara persuasif dengan musyawarah bersama para pedagang untuk dikedepankan”, ucap Meylinda.

Tak jauh berbeda dengan pandangan umum Aryanto dari Fraksi Gerindra, yang meminta pihak Pemkot Metro untuk mengukur ulang pasar yang di gunakan oleh pihak PKL dan pengembang atau pihak ke tiga.

DPRD-Minta-Pemkot-Metro-Selesaikan-Permasalahan-Penataan-Pasar-Dengan-Jalan-Persuasif-dan-Musyawarah-02
jajaran anggota DPRD Kota Metro pada rapar paripurna, Jumat (3/11/2017). Foto : Embun – Sebatin.com

Sementara itu dari Fraksi PDI-P yang disampaikan oleh Ria Hartini mengatakan, bahwa dalam hal ini semua pihak yang terkait harus saling bersinergi . Pedagang atau PKL juga turut memberikan kontribusi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, cara-cara yang solutif yang harus lebih dikedepankan.

Berbeda dengan Fraksi PKS melalui juru bicaranya Zas Dianur Wahid, yang menyampaikan bahwa antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Metro dan pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut karena kurang matangnya sebuah perencanaan.

“Permasalahan pasar ini karena perencanaan yang belum matang. Maka ketika kebijakan penataan ini keluar, masalah baru timbul. Dulu tidak banyak yang berjualan di jalan dan trotoar, saat ini terus muncul dan berkembang. Ini karena lemahnya ketegasan Pemkot Metro”, ucapnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Wakil Walikota Metro Djohan menjelaskan, terkait masalah pasar, satu hal yang harus dipahami bersama, bahwa pro kontra dalam setiap kebijakan, pasti ada. Namun harus kita lihat juga, bahwa tujuan utama Pemkot Metro adalah ingin menata pasar, guna menjadi lebih baik dan nyaman lagi, bagi siapapun.

“Masukan-masukan kita terima. Kita siap lakukan pengukuran ulang pasar yang digunakan pihak ketiga dan para PKL. Serta rehabilitasi area Shooping Center untuk menampung PKL dan tangga jalan atau eskavator”, jelasnya.

Lanjutnya, pihak Pemkot juga akan berupaya selalu mengedepankan komunikasi dalam bentuk sosialisasi dan musyawarah bersama pihak pedagang dan pihak-pihak terkait. Untuk menciptkan pasar Kota Metro yang lebih bersih, nyaman dan indah.

Ditambahkan pula oleh Fraksi PKS dan PDI-P, yang meminta Pemkot Metro guna mendata ulang dan memaksimalkan aset-aset daerah guna lebih mendukung lagi kinerja Pemkot Metro.

“Jangan sampai aset daerah malah dipakai oleh pihak yang lain. Kan peraturan sudah jelas. Dan sampai saat ini kita pun tidak tahu berapa aset yang digunakan”, ujar Zas Dianur Wahid dari Fraksi PKS.

“Dari dulu kita minta berapa jumlah aset daerah Kota Metro. Dan hingga saat ini belum ada jawaban. Padahal itu potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan Kota Metro”, jelas Ria Hartini dari Fraksi PDI-P.

(Adv)

Tinggalkan Komentar Anda