Duduk Bareng PT PLN Persero, Komisi IV DPRD Lampung Bahas Jaringan Listrik Kawasan Register 38

303
Hearing Komisi IV DPRD Lampung bersama pihak PT PLN Persero Distribusi Lampung, terkait Jaringan Listrik di Kawasan Register 38, Lampung Timur

Sebatin.com, Bandar Lampung – Komisi IV DPRD Provinsi Lampung bersama PT PLN Persero Distribusi Lampung, melaksanakan hearing guna untuk membahas kelanjutan permasalahan ketersediaan jaringan listrik di Kawasan Register 38 Gunung Balak, Lampung Timur, beberapa waktu lalu.

Dari pertemuan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Ketut Irawan menegaskan, bahwa pihak PLN Distribusi Lampung tidak boleh lepas tangan dari permasalahan tersebut. Warga yang tinggal di kawasan register harus mendapatkan layanan listrik layaknya warga negara lainnya.

“Yang namanya register 38 kan artinya hutan lindung. Nah, kira-kita di Lampung Timur itu masih ada hutannya nggak yang dilindungi, kan sudah desa semua. Artinya, mau dimana pun rakyat Indonesia berada, harus mendapat pelayanan yang sama”, ujar Ketut.

Lanjutnya, saat ini pihak pemerintah sedang giat-giatnya berupaya meningkatkan kualitas sektor pendidikan di daerah pelosok, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Faktor penunjang dari berhasilnya program tersebut salah satunya yaitu dengan ketersediaan pasokan listrik yang memadai.

“Harusnya layanan kelistrikan di daerah harus sama, termasuk di register. Artinya pendidikan, pangan semua harus sama. Sekarang bagamana mau cerdas kalau penerangannya aja nggak ada”, tegasnya.

Duduk-Bareng-PT-PLN-Persero,-Komisi-IV-DPRD-Lampung-Bahas-Jaringan-Listrik-Kawasan-Register-38-00
Pimpinan hearing saat mendengarkan penjelasan pihak PT PLN Persero Distribusi Lampung, terkait masalah jaringan listrik di wilayah Register 38, Lampung Timur

Ketut Irawan juga menjelaskan, lebih lanjut pihaknya akan berupaya kembali untuk duduk bersama satu meja dengan pihak PLN, Dinas Kehutanan dan semua pihak yang terkait, guna membahas permasalahan tersebut.

“Ini akan jadi hearing gabungan karena kehutanan ranahnya Komisi II dan PLN ranahnya Komisi IV”, jelasnya.

Sementara itu Manajer UPT Kelistrikan PLN Distribusi Lampung, I Gede Adi Wiratma menjelaskan, awal mula permasalahan ini karena PLN mendapat permohonan calon pelanggan baru sekitar 30 KK yang mendaftar via online dari Desa Girimulyo. Namun setelah dicek, lokasi calon pelanggan tersebut ternyata di kawasan register.

“Untuk memastikan kebenaran lokasi, kami menyurati Dinas Kehutanan untuk menanyakan, dan jawabannya ternyata benar itu di register. Karena itu kami tidak bisa melayani pemasangan aliran listrik”, ujar Gede.

Menurutnya, pihak PLN baru akan melayani pemasangan listrik kalau sudah ada izin dari Dinas Kehutanan. Karena sebelumnya pernah terjadi kesalahan, PLN memasang jaringan di lokasi register yang notabene-nya dilarang oleh Dinas Kehutanan.

“Itu kalau nggak salah kejadiannya tahun 2013. PLN disalahkan oleh Dinas Kehutanan karena menyambung di register. Dari itu, setiap ada permintaan yang berdekatan dengan kawasan register, kami meminta kepastian dari pihak kehutanan untuk menghindari pelanggaran hukum”, tutupnya.

(Adv)

Tinggalkan Komentar Anda