Sebatin.com, Kota Metro – DPRD Kota Metro meminta Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk bisa menerapkan Mall Pelayanan Publik di Bumi Sai Wawai. Hal tersebut diutarakan Anggota Fraksi PDIP Ria Hartini dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi di Ruang Rapat DPRD setempat, Rabu (8/04/20).
Menurutnya, dengan dilaksanakannya program itu, akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. “Fraksi PDIP berharap pelayanan publik Kota Metro seperti perizinan, pelayanan kependudukan, pelayanan perpajakan atau pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan publik dapat disatukan, menjadi Pelayanan Satu Pintu Terpadu atau Mall Pelayanan Publik,” ujarnya.
Pada bidang pendidikan, lanjut Ria, Fraksi PDIP meminta agar Pemkot Metro bisa menerapkan pendidikan pada Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis IT. Pun perlu pengembangan kompetensi tenaga pendidik juga harus ditingkatkan dan merata diberbagai sekolah.
”Ketersediaan fasilitas penunjang sebagai media pendidikan juga perlu ditingkatkan, seperti laboratorium komputer dan laboratorium praktik lainnya yang memadai. Terkait sekolah SLB dan PLA, kami berharap pemerintah terus berkoordinasi dengan provinsi agar penyelenggaraan pendidikan di dua sekolah tersebut mendapatkan layanan yang baik dan fasilitas yang cukup,” tukas Ria.
Sementara itu, Fraksi Demokrat menyoroti terkait Perda yang sudah diundangkan. Dimana sejak 2019 sebanyak 15 perda yang sudah disahkan.
“Seperti penegakan Perda tentang penyalahgunaan minumal tradisional seperti tuak. Ini tentunya memerlukan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman tersebut. Kami juga meminta indikator kinerja tenaga medis, dokter, TNI, dan Polri harus menjadi pertimbangan agar mereka tetap terjaga kesehatannya,” papar Amrullah.
Berbeda masukan yang disampaikan Fraksi NasDem yang meminta agar adanya perbaikan pada bidang infrastruktur. Kualitas pembangunan juga harus ditingkatkan dengan penyusunan perencanaan yang baik.
”Seperti perbaikan drainase untuk dilakukan normalisasi pada Way Sungai Bunut. Pembangunan Flaying Fox juga harus diselesaikan pembangunannya. Pembangunan MCC perlu dilakukan kajian lalu lintas, sehingga tidak menyebabkan kemacetan,” tutup Ansori. (adv)
