Gelar Paripurna Penyampaian 4 Raperda, Beberapa Fraksi DPRD, Kritik Kinerja Pemkot Metro

1
Gelar Paripurna Penyampaian 4 Raperda, Beberapa Fraksi DPRD, Kritik Kinerja Pemkot Metro
Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Kota Metro, Priatmoko menyampaikan pandangan umum atas empat raperda yang diajukan Pemkot setempat.

Sebatin.com, Kota Metro – Berbagai macam kritik dan saran dilontarkan dalam rapat Paripurna DPRD Kota Metro dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penyampaian 4 Rancangan Peraturan Daerah (Rapreda) yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, di ruang rapat DPRD setempat, Senin (01/7/19).

Fraksi PDI-P dengan juru bicara Priatmoko, mengawali penyampaian kritik terhadap kinerja Pemkot Metro, terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur. PDIP meminta pemerintah setempat untuk dapat lebih memperhatikan kualitas pembangunan infrastruktur jalan yang banyak menuai keluahan masyarakat.

“Banyak ditemukan pembangunan jalan lingkungan yang baru seumur jagung, tapi sudah rusak dan ditumbuhi rumput, sehingga menimbulkan banyak keluhan masyarakat. Padahal, jalan tersebut merupakan akses masyarakat dalam menunjang perekonomian”, papar Priatmoko.

Dalam bidang kesehatan, lanjut Priatmoko, Fraksi PDI-P juga meminta Pemkot Metro untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas agar lebih maksimal. “Puskesmas rawat inap diharapkan bisa bersaing dengan rumah sakit swasta dalam pelayanannya. Sehingga, masyarakat merasa perawatan kesehatan yang diberikan semakin baik dan maksimal”, tambahnya.

Kemudian, dari Fraksi Partai Demokrat, yang diwakili oleh Larasati, selaku Sekertaris Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan terkait pengelolaan pasar oleh Pemkot Metro yang dirasa belum maksimal. Sehingga banyak menimbulkan polemik antara Pemkot dan para pedagang. “Selain itu, pengelolaan lahan parkir di pasar-pasar juga terkesan semrawut. Sehingga berdampak pada tidak terealisasinya target pendapatan daerah dari sektor perparkiran”, ujarnya.

“Harapan kami, Pemkot Metro dapat segera melakukan tindakan pembenahan terkait masalah-masalah tersebut, agar pengelolaan pasar dan parkir bisa maksimal dan mampu menunjang sumber PAD”, jelas Larasati.

Selain itu, lanjut Larasati, penempatan jabatan pada satuan kerja yang ada, juga terkesan asal pilih. Sehingga aparat yang menduduki suatu jabatan tidak memahami tugas pokok dan fungsinya.

“Kami menyaksikan beberapa unit satuan kerja di Pemkot Metro, ada sejumlah organisasi perangkat daerah yang penempatan jabatannya tidak tepat sasaran. Selain itu, ASN yang diberi jabatan tidak sesuai dengan bidang yang dikuasai pejabat tersebut”, pungkasnya. (Red)

Tinggalkan Komentar Anda