Gelar Reses di Kampung Baru Raya, Aprilliati Serap Aspirasi Masyarakat Terkait Sertifikat Kepemilikan Tanah

4
Gelar Reses di Kampung Baru Raya, Aprilliati Serap Aspirasi Masyarakat Terkait Sertifikat Kepemilikan Tanah
Anggota DPRD Lampung, Fraksi PDI-P, Aprilliati dalam Reses Tahap I Tahun 2022, di di Kelurahan Kampung Baru Raya, Selasa (22/2/22). Photo : Sgn

Sebatin.com, Bandar Lampung – Guna menyerap segala aspirasi masyarakat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Aprilliati turun ke Daerah Pemilihan (Dapil) nya, di Kelurahan Kampung Baru Raya.

“Ini agenda rutin, 85 anggota DPRD Provinsi Lampung turun Dapil untuk bersilahturahmi bersama masyarakat dan menyerap segala keluhan dan masukan dari masyarakat untuk dapat di perjuangkan. Dan semoga dengan cara ini salah satunya kami dapat membantu masyarakat,” kata Aprilliati, Selasa (22/02/22).

Saat menyambangi warga masyarakat Kelurahan Kampung Baru Raya, salah satu masyarakat bernama Yeni menyampaikan kegundahan yang dirasakan oleh sekitar 43 kepala keluarga yang tidak dapat memiliki legalitas atau sertifikat kepemilikan tanah.

“Bu, kami disini ada 43 rumah yang tidak dapat membuat sertifikat rumah, kami tidak mengetahui kenapa tidak bisa di buat sedangkan ada beberapa tetangga kami yang masih ada di komplek tanah yang sama namun dapat membuat sertifikatnya,” ujar Yeni.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan, akan berupaya untuk dapat memberikan solusi dari aspirasi yang masyarakat berikan.

“Seperti keluh kesah masyarakat Kampung Baru Raya ini, mereka sudah 35 tahun tinggal di sini tapi tidak bisa mempunyai legalitas atau sertifikat kepemilikan,” tambahnya.

Aprilliati akan melakukan pertemuan dalam forum yang resmi dengan menghadirkan pihak Badan Pertanahan (BPN) sebagai narasumber untuk dapat menjelaskan terkait kasus tersebut dan juga akan menghadirkan anggota DPR RI Komisi II dalam pertemuan nanti.

“Ini kan menjadi masalah yang cukup besar karena menyangkut kepentingan masyarakat, tentu hal ini akan kita tindak lanjuti untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat. Yang nantinya akan di hadiri langsung oleh pihak BPN dan juga DPR RI, supaya hak-hak yang memang dimiliki masyarakat dapat diberikan,” tegasnya.

Kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, dan membatasi waktu perkumpulan untuk menghindari penularan virus covid-19. (Sgn)

Tinggalkan Komentar Anda