Gubernur ; Kualitas Rastra Di Provinsi Lampung Harus Baik dan Layak Konsumsi

20
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Heri Suliyanto menyampaikan pesan Gubernur dalam Rapat Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018, di Balai Keratun, Ruang Sungkai, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (30/1/2018). Foto : Red

Sebatin.com, Bandar Lampung – Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Rastra) di 14 wilayah Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung diharuskan berkualitas dan laik konsumsi. Serta, Rastra tersebut harus disalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

Hal itu sesuai dengan permintaan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Heri Suliyanto menyampaikan pesan Gubernur dalam Rapat Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018, di Balai Keratun, Ruang Sungkai, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (30/1/2018).

“Gubernur minta jangan sampai kualitas dari beras itu tidak memenuhi standar. Saat ini, masyarakat benar-benar memerlukannya. Jangan sampai tahu-tahu berasnya tidak sesuai dengan standar. Jangan sampai ada komentar yang tidak baik dari beras tersebut,” ujar Heri Suliyanto.

Bantuan sosial Rastra tersebut, kata Heri, masih tersegolong kecil. Sebab, penyalurannya masih sebesar 17,27% secara keseluruhan, dengan rincian, Kota Metro (100%), Kabupaten Tanggamus (22,72%), Pringsewu (79,63%), Pesawaran (12,70%), Lampung Tengah (14,25 %), Tulang Bawang Barat (100%), Tulang Bawang (100%) dan Mesuji (100%).

Ia juga mengungkit bahwa, ada beberapa daerah yang belum menyalurkan Rastra tersebut, diantaranya, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, Pesisir Barat dan Lampung Selatan.

“Diharapkan Kabupaten/Kota segera melakukan menyaluran dan berkoordinasi dengan Perum Bulog,” kata Heri.

Heri menuturkan, untuk Program BPNT, meskipun belum semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mencairkan karena masih belum ada saldo di dalam Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS)-nya, namun sedikitnya sudah ada 49,711 KPM yang sudah mencairkan untuk Kota Bandar Lampung.

“Untuk Program BPNT di Kota Bandar Lampung pencairannya baru antara 10-20% dan Kota Metro bulan Februari 2018. Mohon segera dipersiapkan sarana dan prasarananya. Khusus Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah agar mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk peralihan dari Rastra ke BPNT pada bulan Agustus 2018,” ucap Heri.

Menurutnya, penyaluran Rastra akan dilakukan setiap bulan tampa ada harga atau biaya tebus. “Bansos Rastra bertujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya,” ujar Heri.

Bagi KPM yang menerima BPNT, lanjutnya, bisa dipergunakan untuk membeli kebutuhan pangan, sesuai dengan jumlah dan kualitas dan waktu serta tempat yang diinginkan. “BPNT memiliki tujuan yang lebih luas yaitu untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan pilihan dan kendali kepada rakyat miskin dan rentan, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan rentan, serta mengefektifkan anggaran,” jelas Heri.

Heri menyampaikan bahwa Gubernur Ridho berharap dalam keberhasilan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan tersebut, untuk saling berkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pendamping Sosial, Perum Bulog dan Pihak terkait lainnya.

“Gubernur mengharapkan kita bersama-sama mensukseskan program penyaluran bantuan sosial Rastra dan BPNT sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Heri.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Divre Lampung, M. Attar Rizal menyampaikan untuk pagu bantuan sosial Rastra tahun 2018, berdasarkan Surat Kemensos RI No. 59/PFM.PFMPD/KS/01/2018 pada pagu bulan Januari, untuk 14 Kabupaten/Kota akan ada 552.099 KPM yang mendapatkannya.

“Tetapi perkiraan ada Kabupaten/Kota yang akan kehilangan program tersebut di tahun 2018 yakni Metro pada bulan Februari sampai Desember, Lampung Tengah pada bulan Agustus sampai Desember, dan Lampung Selatan pada bulan Agustus sampai Desember juga,” ujar Attar.

Attar menuturkan telah ada beberapa kesepakatan bersama dengan Kabupaten/Kota antara lain percepatan penyaluran bantuan sosial Rastra alokasi pada bulan Januari 2018 berdasarkan Kemensos dan Perum Bulog. Juga telah menerbitkan DO (Delivery Order) bantuan sosial Rastra.

“Persiapan penyaluran tersebut paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, dan jika terdapat penggantian beras atas komplain kualitas beras atau kuantitas, segera melaporkan ke Satker Rastra Bulog 2×24 jam,” kata Attar.

Sumber : Humas Prov
Editor    : Addarori Ibnu Wardi

Tinggalkan Komentar Anda