Gubernur Lampung Ajukan Raperda Perbaikan 6 Ruas Jalan

40
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pembicaraan tingkat 1 penyampaian Raperda tentang pinjaman daerah usul prakarsa Pemerintah di Kantor DPRD Provinsi Lampung Senin, (12/02/2018). Foto : Sgn

Sebatin.com, Bandar Lampung – Untuk merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan fungsi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk 6 pembangunan ruas jalan Provinsi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung Tentang Pinjaman Daerah.

Penyampaian Raperda tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Hamartoni Ahadis, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pembicaraan tingkat 1 penyampaian Raperda tentang pinjaman daerah usul prakarsa Pemerintah di Kantor DPRD Provinsi Lampung Senin, (12/02/2018).

Dalam sambutan tertulis Gubernur Muhammad Ridho Ficardo disampaikan bahwa, pembentukan Perda inisiatif eksekutif ini dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Hal ini seiring dengan komitmen Pemprov Lampung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampng.

“Berdasarkan perhitungan dan analisa kebutuhan dipandang perlu melakukan pinjaman daerah sebesar Rp600 milyar,” kata Hamartoni.

Gubernur-Lampung-Ajukan-Raperda-Perbaikan-6-Ruas-Jalan-01
Rapat Paripurna DPRD Lampung, Senin (12/02/2018). Foto : Sgn

Angaran tersebut direncanakan akan digunakan untuk membangun 6 ruas jalan Provinsi yaitu: pembangunan ruas jalan Simpang Korpri Sukadamai sepanjang 13.268 meter, pembangunan ruas jalan Padang cermin Kedondong sepanjang 25.871 meter, pembangunan ruas jalan Bangunrejo Wates sepanjang 21.212 meter, Pembangunan ruas jalan Pringsewu – Pardasuka sepanjang 16.797 meter, pembangunan ruas jalan Simpang Pematang Brabasan sepanjang 8.952 meter dan pembangunan ruas jalan Brabasan Wiralaga sepanjang 17.450 meter.

Lebih lanjut Hamartoni mengharapkan Raperda yang disampaikan itu, untuk dibahas oleh DPRD Provinsi Lampung.

“Kiranya Dewan yang terhormat dapat membahas secara intensif Raperda tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sehingga secara substansi materi muatan yang diatur dalam Raperda dimaksud akan semakin baik dan berkualitas,” jelas Hamartoni.

(Adv)

Tinggalkan Komentar Anda