Gubernur Lampung: Informasi Menentukan Kekuatan Dan Kredibelitas Pemerintahan

310
Gubernur Lampung: Informasi Menentukan Kekuatan Dan Kredibelitas Pemerintahan
Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo saat menyerahkan piala dan piagam pada acara penganugerahan Pemeringkatan Badan Publik Anugerah Komisi Informasi Se Provinsi Lampung Tahun 2016 di Ruang Abung, Balai Keratun, Rabu (14/12/2016). Foto: Humas Pemprov

Sebatin.com, Bandar Lampung – Komisi Informasi Lampung sudah menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi terhadap Badan Publik yang dimulai sejak September hingga Desember. Hasil pemeringkatan ini sudah ditentukan dan diberikan piagam langsung oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

Pembagian piala serta piagam sendiri dilaksanakan di Ruang Abung, Balai Keratun, Rabu (14/12/2016). Beberapa dinas yang mendapatkan piagam serta piala antara lain, untuk Kategori SKPD Provinsi Lampung, Peringkat Pertama diraih Bappeda, Kedua RSU Abdul Muluk, ketiga Dinas Kominfo, Keempat BPBD dan Kelima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk Kategori BUMN/BUMD, Peringkat Pertama PLN, kedua BPJS Kesehatan, Ketiga Bank Lampung, Keempat PTPN 7, dan kelima BRI. Untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, Peringkat pertama Kabupaten Lampung Barat, kedua Kabupaten Pesawaran, Ketiga Kabupaten Tulang Bawang Barat, keempat Kabupaten Lampung Utara dan Kelima Kabupaten Lampung Timur.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lampung mengatakan bahwa Pemprov Lampung dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal dan professional, hal ini  terkait dengan Era Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga dapat memberikan pelayanan informasi yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel kepada publik.

“Untuk itu, jajaran Pemerintah Daerah dituntut lebih aktif dan efektif dalam melakukan tugas-tugasnya. Seluruh unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung harus selalu berbenah diri sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman,” ujarnya.

Sebelum menutup sambutannya, Ridho menambahkan bahwa kekuatan dan kredibilitas sebuah pemerintahan ditentukan dari sebuah informasi. Terkait informasi tersebut maka akan diketahui masyarakatnya mendukung atau tidak.

“Kinerja Pemerintah perlu disampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mendukung. Untuk itu, kita perlu memberikan informasi serta pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya Keterbukaan Informasi Publik yang transparan dan akuntabel,” tutupnya.

(Rls Humas Pemrov/Red)

Tinggalkan Komentar Anda