Hadiri Paripurna Dewan, Pjs Gubernur Sampaikan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017

2
Hadiri-Paripurna-Dewan,-Pjs-Gubernur-Sampaikan-LKPJ-Kepala-Daerah-Provinsi-Lampung-Tahun-2017
Pjs) Gubernur Lampung Didik Suprayitno menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (21/5/2018).

Sebatin.com, Bandar Lampung – Penanggung jawab sementara (Pjs) Gubernur Lampung Didik Suprayitno menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (21/5/2018).

Penyampaian LKPJ tersebut sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban kepala daerah dalam memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) PP nomor 3 Tahun 2007. “Penyampaikan LKPJ ini sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah”, terang Didik Suprayitno dalam sambutannya.

Didik Suprayitno juga menyampaikan harapannya kepada para anggota dewan untuk dapat membahas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.

“Kami ucapkan terimakasih kepada DPRD, seluruh OPD Pemda Lampung dan masyarakat yang selama satu tahun anggaran memberikan dukungan dan kerjasama untuk membangun Lampung tercinta ini”, ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Didik Suprayitno menambahkan, LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun 2017 merupakan informasi penyelenggaraan Pemda yang substansinya mencakup kebijakan Pemda, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah secara makro, dan penyelenggaraan urusan konkuren. “Urusan wajib yang berkaitan dengan palayanan dasar diantaranya yaitu pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum serta penataan ruang”, jelasnya.

“Sementara, untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, diantaranya yakni tenaga kerja, pangan, pertanahan dan lingkungan hidup. Lalu, untuk urusan pemerintahan pilihan diantaranya yaitu kelautan, perikanan, pariwisata dan pertanian”, sambungnya.

Diakhir sambutan, Didik Suprayitno juga menyampaikan laporan mengenai fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan tugas pembantuan, serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

(Rls/Red)

Tinggalkan Komentar Anda