Indeks Demokrasi Lampung Masuk Kategori Sedang

2
Indeks-Demokrasi-Lampung-Masuk-Kategori-Sedang
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung, Heri Suliyanto. dalam acara FGD) penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017, di Hotel Horison, Bandarlampung, Selasa (05/6/2018).

Sebatin.com, Bandar Lampung – Perkembangan demokrasi di Provinsi Lampung dalam kurun 2016-2017 mencapai angka 61,00 atau masuk kategori sedang. Hal itu terungkap dalam acara focus group discussion (FGD) penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017, di Hotel Horison, Bandarlampung, Selasa (05/6/2018).

Pencapaian tersebut belum sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2019 dengan target capaian IDI pada tahun depan sebesar 73,50.

“Pembangunan bidang politik memiliki nilai yang sama pentingnya dengan pembangunan bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya. Politik yang stabil dan sehat akan berkorelasi positif dengan kesejahteraan tingkat penduduknya”, ucap Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung, Heri Suliyanto.

Heri Suliyanto juga menjelaskna, pengukuran IDI terdiri dari tiga aspek, yaitu kebebasan sipil (civil liberties), hak-hak politik (political rights) dan lembaga demokrasi (institutions of democracy). Dan dalam RPJMN 2014-2019 salah satu tujuan pembangunan politik adalah pemantapan proses positif konsolidasi demokrasi, yang berarti menargetkan nilai- nilai demokrasi yang telah mengakar luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Oleh karena itu upaya-upaya penguatan pembangunan politik harus terarah dan terukur”, ujarnya.

Dalam penyusunan survei IDI tahun 2016, lanjut Heri Siliyanto, yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 terdapat penurunan, khususnya pada aspek kebebasan sipil yang turun sebesar -11,5 poin dari tahun 2015 yang mencapai 71,99 menjadi 60,49 pada tahun 2016. Penurunan yang sama juga terjadi pada aspek hak-hak politik, yang semula pada tahun 2015 bernilai 63,19 turun menjadi 59,32 pada tahun 2016. “Selain pemerintah unsur masyarakat seperti akademisi, aktivis, LSM dan pekerja media juga terlibat dalam penyusunan IDI”, ungkapnya.

“Semua turut berkontribusi sesuai perannya dalam memberikan dukungan dalam proses pengumpulan data di lapangan sekaligus quality control”, tutur Heri Siliyanto.

Ia juga menambahkan, FGD merupakan bagian penting dari keseluruhan rangkaian penyusunan. Pihaknya berharap bahwa melalui FGD IDI peran aktif para peserta dan pikiran-pikiran jernih dapat dapat digali dan dimobilisasi secara produktif sehingga data yang telah dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dianalisis lebih tajam sehingga aspek validitas data terpenuhi.

“Pemprov Lampung berharap hasil FGD IDI dapat dipertanggungjawabkan sampai pembahasan akhir di BPS Pusat dan semoga FGD IDI Tahun 2017 di Provinsi Lampung dapat membuahkan hasil yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara dalam meningkatkan kualitas demokrasi”, pungkasnya.

(*)

Tinggalkan Komentar Anda