Katakan Tak Ada Yang Berminat, Para Kontraktor Listrik di Lampung Geram Kepada Kabid DPUTR Metro

24
Katakan-Tak-Ada-Yang-Berminat,-Para-Kontraktor-Listrik-di-Lampung-Geram-Kepada-Kabid-DPUTR-Metro
Ilustrasi

Sebatin.com, Kota Metro – Sejumlah Kontraktor Kelistrikan di Lampung geram, dengan adanya pernyataan Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Metro, Surahman, ST, yang mengatakan jika proses penunjukan langsung Pengerjaan Lampu Jalan (PJU) di lima kecamatan di Kota Metro, tidak ada rekanan yang berminat.

Menurut mereka, pernyataan Surahman, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengairan Dinas PU dan Tata Ruang Kota Metro tersebut tidak masuk akal dan konyol.

Dikatakan oleh Dumas Bernando Adlai, selaku salah satu pemilik perusahaan asal Kota Metro, yang terkait dengan dunia kelistrikan menyatakan, statmen yang disampaikan Surahman tersebut tidak mendasar. “Mana ada kontraktor menolak jika mau dikasih kerjaan, logisnya saja apa yang terjadi saat ini justru orang malah berebut untuk mendapatkan kerjaan, benar kan ?”, tegasnya.

“Nah, yang jadi pertanyaan, kapan mereka mengumukan jadwal proses lelang atau penunjukkan langsung terbuka tersebut, kemudian siapa saja rekanan yang mereka undang, lalu di media massa mana, mereka memasang pengumuman tersebut dan lain sebagainya”, ujarnya gemas.

Hal serupa juga disampaikan oleh Prasetyo, yang juga sebagai Direktur Kontraktor Kelistrikan kawakan. Dirinya mengatakan, proses Penunjukkan Langsung (PL) pekerjaan itu diduga “Kocok Bekem” dan sudah dikondisikan.

“Pertama kita pengen tahu bagaimana proses atau mekanisme penunjukan langsung tersebut, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Kedua yang patut dipertanyakan itu legal formal kelengkapan berkas perusahaan yang menang, yang ditunjuk PU itu sudah layak atau memenuhi syarat apa belum. Itu yang perlu ditelusuri, saya rasa kawan- kawan media harus jeli menelusurinya”, ungkapnya.

Selain itu, para kontraktor juga menertawakan terkait pernyataan Surahman tentang acuan penunjukkan langsung CV. Mahaka Elektrik yang didasari PerPres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Menurut mereka, panitia dianggap kurang jeli, lantaran masih ada Perpres baru yakni Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 TH 2010 yang dijadikan acuan”, terangnya.

“Disitu jelas Pasal 1 point ke-17 yang berisi jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware). Selanjutnya Pasal 1 point nomor 19 menjelaskan, Sertifikasi Keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas dasar kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa”, bebernya.

“Selanjutnya dipasal 39 ayat 1 point D juga tegas menyatakan, dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kmpetensi tekhnis yang tidak dapat dipenuhi oleh usahan mikro, usaha kecil dan koperasi kecil” tambahnya.

Atas dasar itu, para kontraktor menilai, menangnya CV. Mahaka Elektrik tersebut dari mekanisme atau proses penunjukan langsung, adminstrasi diduga cacat hukum dan banyak melabrak peraturan pemerintah. (red)

Tinggalkan Komentar Anda