Sebatin.com, Kota Metro – “Agar pengelolaan pasar di kota ini (red, Kota Metro) lebih maksimal dan profesional, sebaiknya dipertimbangkan BUMD (red, Badan Usaha Milik Daerah)”, hal tersebut diutarakan oleh Ketua Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Zaenuri, dalam pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kota Metro tentang Penyampaian Surat Keputusan DPRD Metro tentang LKPJ Walikota Metro Akhir Tahun 2017, di Ruang Sidang DPRD setempat, Senin (30/4/2018).
Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang di rekomendasikan oleh DPRD Kota Metro kepada Walikota, dengan dasar tinjauan bahwa selama ini pengelolaan pasar kerap menjadi permasalahan di Bumi Sai Wawai.
Selain itu, pihaknya juga meminta, agar rencana pembuatan jembatan penghubung yang terbentang dari Pasar Cendrawasih ke Pasar Kopindo dibatalkan. Namun dialihkan jembatan penghubung antara Cendrawasih dan Shooping.
“Kami juga meminta agar Pemkot membangun ulang Pasar Cendrawasih, sehingga lebih layak, lebih bersih, tertata dan rapih, agar kenyamanan, baik pembeli maupun pedagang semakin terjamin,” ujarnya.
Zaenuri juga menegaskan, agar Pemkot Metro tidak pandang bulu dalam pelaksanaan penerapan penegakaan aturan. Tegas dan berani terkait keindahan dan ketertiban kota. Sesuai dengan Perda yang telah ada. Sehingga tingkat kesadaran masyarakat meningkat.
“Pemkot Metro harus tegas. Misal, menertibkan jualan di jalan dan trotoar. Karena itu konsekuensi dari aturan. Pansus juga mendorong kajian ulang atas alih fungsi terminal sesuai fungsi awal dan tata ruang wilayah, ini dengan memerhatikan prinsip pemanfaatan terminal itu sendiri. Jadi tidak melenceng dari fungsi awalnya,” tambahnya.
Sementar Wali Kota Metro Achmad Pairin menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi yang tergabung dalam Panitia Khusus LKPJ, dimana telah mencurahkan segala kemampuan, pikiran, dan tenaga dalam menelaah, meneliti, dan membahas.
“Kami menyadari bahwa catatan, saran dan rekomendasi yang disampaikan merupakan wahana evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Metro, yang nantinya akan dijadikan acuan guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang,” ujarnya.
Ia menilai, rekomendasi yang diberikan Legislatif kepada Eksekutif, disampaikan dalam bentuk keputusan DPRD terhadap LKPJ Wali Kota, merupakan salah satu wujud pengakuan dan tanggung jawab untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat.
“Dinamika masyarakat sebagai perwujudan demokrasi menyadarkan kita untuk bekerja lebih selektif dalam menyusun kebijakan, agar program dan kegiatan pembangunan dapat menyentuh kepentingan masyarakat secara keseluruhan,” tuntasnya.
(Adv)
