Kesejahteraan Petani Adalah Kunci Tercapainya Swasembada Pangan

94
Dialog ketahanan pangan bertema “Optimalisasi Ketahanan Pangan Dalam Menyongsong Swasembada Pangan di Kota Metro” di Gedung E UMM, Kamis (30/11). Foto : Istimewa

Sebatin.com, Metro – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Metro menggelar dialog ketahanan pangan bertema “Optimalisasi Ketahanan Pangan Dalam Menyongsong Swasembada Pangan di Kota Metro” di Gedung E UMM, Kamis (30/11). IMM menghadirkan Kabid Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Heri Wiratno, S.P., dan Dosen Fakultas Ekonomi UMM Nedi Hendri, SE, M Si Akt sebagai narasumber.

Dosen Fakultas Ekonomi UMM Nedi Hendri, S.E., M.Si., Akt., memaparkan, swasembada pangan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bahan makanan sendiri tanpa perlu mendatangkan dari pihak luar. Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri.

”Ketahanan pangan terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri, Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri. Serta mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan. Jadi kesejahteraan petani adalah kata kunci tercapainya swasembada pangan,” ungkapnya saat memberikan materi pada dialog.

Menurutnya, kedaulatan pangan hakikatnya adalah menjadikan petani penghasil pangan sebagai kelompok masyarakat yang terhormat dengan kelompok masyarakat lainnya. Kondisi ini akan bisa diwujudkan dengan menciptakan suasana yang kondusif bagi petani dalam menghasilkan pangan.

”Dengan demikian, focus utama upaya mewujudkan kedaulatan pangan adalah kesejahteraan petani. Program prioritas untuk swasembada dan ketahanan pangan nasional adalah dengan Upaya Khusus (Upsus) percepatan swasembada pangan dan peningkatan produksi pangan strategis (padi, jagung, kedelai, gula, daging, cabai, bawang merah), untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan,” bebernya.

Meski parsial telah memiliki Undang-Undang Peternakan, Perkebunan, Hoertikultura dan proses Revisi Undang-Undang Budidaya Pertanian. Namun belum dimiliki kesepakatan nasional mau dibawa kemana pembangunan pertanian.

”Harus ada Undang-undang payung hukum yang mengamanatkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Termasuk seperti apa langkah pemerintah pusat atau daerah menyikapi makin tergerusnya lahan pertanian beralih fungsi,” tukasnya.

Sementara Kabid Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Heri Wiratno, S.P., menyampaikan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari teredianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya yang aman, beragam bergizi, merata dan terjangkau. Serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

”Misi, tujuan, dan sasaran kebijakan Kota Metro, meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa pertanian, dan pariwisata dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kedua adalah pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Ketiga adalah peningkatan daya saing perekonomian lokal dan ketahanan pangan,” jelas dia.

Ia menambahkan, ketersediaan Pangan di Kota Metro sampai dengan Nopember 2017 Padi (Gabah Kering Panen/GKP dengan Produksi 26.603 ton dan Ketersediaan 25.049 ton, Beras dengan Produksi 15.831 ton dan Ketersediaan 15.408 ton. Kemudian Jagung dengan Produksi 4.513 ton dan Ketersediaan 4.017 ton, Kedelai dengan Produksi 304 ton dan Ketersediaan 288 ton, serta Bawang Merah dengan Produksi 132 ton dan Ketersediaan 120 ton.

”Tekhnologi penanaman padi di Kota Metro menggunakan Sistem penanaman pagi Jajar Legowo seluas 4.956 hektar, Tumpang sari (penanaman jagung dan kedele) seluas 161 hektar, Monokultur jagung seluas 1.200 hektar, Monokultur kedelai 75 hektar dan Tekhnik fasilitasi partisipatif dalam penyuluhan pertanian. Program bagi kesejahteraan petani pun sudah kami lakukan, seperti membentuk kelompok tani hingga gabungan kelompok tani. Yang di dalamnya ada aktivitas bisnis seperti mengelola gabah menjadi beras hingga pemasaran. Juga asuransi Jasindo jika petani gagal panen,” imbuhnya.

Terkait lahan pertanian berkelanjutan, sambung dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Metro pun telah memiliki peraturan daerah tentang perlindungan lahan berkelanjutan. Dimana dari sekitar 2.800 hektare sebanyak 1.500 hektare lahan pertanian dalam perlindungan perda tersebut.

”Meski pun telah ada perda, namun pemerintah tidak bisa memaksakan petani ingin menjual lahan tersebut dengan berbagai alasan. Karena itu lahan milik pribadi. Itu menjadi salah satu polemik pemerintah,” tukasnya.

Kesempatan yang sama, Ketua IMM Metro Harbi Gameli Putra mengajak rekan-rekan mahasiswa yang hadir untuk bersama-sama menjawab persoalan yang ada di masyarakat sesuai dengan kompetensi dan penguasaan masing-masing disiplin ilmunya. Dengan dialog ini diharapkan akan dapat memberikan refleksi secara luas dampak Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan di Kota Metro.

(red)

Tinggalkan Komentar Anda