Sebatin.com, Kota Metro – Komisi I DPRD Kota Metro bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) berencana mengusulkan Raperda tentang tugas dan fungsi DPKP. Rencananya usulan tersebut akan direalisasikan pada tahun depan.
Dalam paparannya, Ketua Komisi I, Basuki mengatakan, DPKP merupakan dinas baru di lingkup Pemkot Metro. Karenanya, perlu ada payung hukum yang dapat mengatur tentang tanggung jawab atau tupokasi DPKP, hal tersebut untuk menghindari adanya tumpang tindih tupoksi dengan dinas lain. “Jadi nanti Raperda ini terkait tanggung jawab dinas dan bagian-bagian dinas ini. Agar tidak tumpang tindih dengan Dinas PUTR. Kemungkinan tahun 2019 akan kita usulkan,” ujarnya usai rapat evaluasi pembangunan, di Kantor DPKP setempat, Senin (1/10/18).
Basuki juga mengatakan, nantinya DPKP juga harus mengawasi perumahan dan pemukiman, mulai dari sanitasi sampai potensi konflik sosial. Terlebih Kota Metro telah memiliki banyak perumahan yang saat ini belum dapat terawasi dengan baik.
“Itu yang dititik beratkan. Namanya saja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, jadi soal perumahan atau developer perumahan itu perlu diawasi. Kita juga harus bersiap untuk program Kotaku dari pemerintah pusat. Raperda ini juga mencakup hal itu,” paparnya.
Lanjutnya, secara umum program pembangunan di DPKP berjalan dengan baik. “Pembangunan berjalan baik, PJU sedang berjalan. Tetapi memang perlu adanya inovasi yang lebih kreatif lagi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DPKP Kota Metro, Edwin Soni mengatakan, tahun 2019 pembangunan jalan lingkungan akan masuk ke DPKP. Ini setelah Walikota meneken penyempurnaan tupoksi DPKP.
“Kedepan tupoksi jalan lingkungan masuk ke dinas kita. Sedangkan DPUTR itu urusan jalan besar dan bangunan. Itu mulai pada tahun 2019. Ini setelah Pak Wali meneken penyempurnaan tupoksi OPD,” tutupnya.
Dalam kegiatan Evaluasi Pembangunan ke DPKP tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Basuki bersama Wakil Ketua Komisi I Nasriyanto Efendy. Diikuti anggota Komisi I Ratmi Makaraw dan Roswati.
(Adv)
