Komisi II DPRD Metro Soroti Kinerja 4 Dinas

228
Komisi II DPRD Metro Soroti Kinerja 4 Dinas
Kantor DPRD Kota Metro. Foto: Hendra - Sebatin.com

Sebatin.com, Kota Metro – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro untuk menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kemampuan. Ini, bukan hanya pada level kepala dinas, tetapi hingga level terbawah.

“Pertama BKPSDM, kami minta menempatkan ASN itu sesuai dengan kemampuan. Kami juga mempertanyakan tentang isu pungutan untuk menempati jabatan. Jawaban mereka tidak ada, ya sudah. Yang penting penempatan ASN itu yang benar-benar mampu bekerja. Ini juga sampai ke lini yang paling bawah,” terang Anggota Komisi II Ridwan Sory Ma’oen Ali, Selasa (09/05/2017).

Begitupun, lanjutnya, dengan penempatan kepala sekolah. Di mana, sebentar lagi akan ada mutasi Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Karenanya, DPRD meminta penempatan kepala sekolah tersebut harus selektif, proporsional sesuai dengan kemampuan.

“Kenapa? Karena sudah banyak laporan yang masuk ke kami. Ada yang melalui telepon maupun sms,” bebernya.

Kemudian, terus Ridwan, DPRD Metro juga meminta Dinas Pendidikan agar program seragam gratis dari Wali Kota Metro dilakukan sesuai peraturan. Agar nantinya, tidak ada permasalahan seperti baju yang kekecilan atau kebesaran dan lainnya.

“Kemudian komputer agar dianggarkan pada tahun depan. Agar tidak ada lagi yang menumpang,” terusnya.

Untuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Komisi II meminta agar fasilitas olahraga seperti Stadion, Kolam Renang, GOR agar diinventarisir dan apa saja yang rusak segera dianggarkan.

“Termasuk juga pengolaan kolam renang yang akan berakhir pada bulan Juni ini. Mau dikemanakan? Karena selama ini kan dikontrakkan ke swasta. Dan dikelola swasta ini bukan tambah bagus tapi malah tambah rusak. Kemudian Dam Raman itu dikelola, apakah mendatangkan investor apa menggunakan APBD,” ucapnya.

Komisi II juga meminta agar Dinas Kesehatan untuk bisa melakukan upaya-upaya untuk membangun rumah sakit tipe D di tanah milik warga di Metro Selatan yang dihibahkan ke Pemkot Metro.

“Itu tanahnya seluas 3.000 meter persegi itu sudah ada. Tanah itu lebar bisa kita gunakan untuk membangun rumah sakit dan bisa menambah pendapatan kita. Kemudian RSUD A Yani, kan direkturnya mengundurkan diri dan sekarang plt. Saya minta pelayanan di semua ruangan itu ditingkatkan. Disetiap ruangan ada bel, siapkan air panas di ruangan dan seragamkan ruangannya. Dicat yang membuat sejuk pasien, dan E-Parking harus segera dilaksanakan,” tuturnya.

Ditempat yang sama, anggota Komisi II lainnya Alizar menambahkan, DPRD juga meminta pihak-pihak terkait untuk menelusuri adanya dugaan pungutan Kepala SMP.

“Ini suara di tingkat bawah sudah santer. Jadi, kami minta pihak-pihak terkait untuk menelusurinya,” tutupnya.

(Hendra)

Tinggalkan Komentar Anda