Kunjungi Lampung, DPRD DI Yogyakarta Pelajari Sejarah Transmigrasi

46
DPRD-DI-Yogyakarta-Pelajari-Sejarah-Transmigrasi-01
Komisi D DPRD DIY saat melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Rabu (10/01/2018). Foto : Hum Pemprov Lampung

Sebatin.com, Bandar Lampung – Apresiasi Pemerintah Provinsi Lampung terhadap keberadaan dan peranan transmigran dalam pembangunan daerah, yang dilakukan pada pemerintahan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, menarik perhatian parlemen Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal tersebut di tunjukan dalam kunjungan kerja DPRD DIY ke Pemerintah Provinsi Lampung, guna untuk lebih menggali informasi terkait keberadaan masyarakat transmigran di Provinsi Lampung, serta mempelajari secara langsung sejarah transmigrasi yang berawal dari Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran.

“Kedatangan kami ke Lampung ingin bersilaturahmi. Jika melihat data di Provinsi kami (Yogyakarta, red) orang Jogja di Lampung cukup banyak. Sejarah transmigrasi juga di awali dari Lampung”, ujar Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Komisi D DPRD DIY, Nur Sasmito di Ruang Sungkai Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (10/1/2018).

Selain silaturahmi, lanjut Nur, mereka juga ingin melihat secara langsung keadaan di lapangan terhadap warga Yogyakarta yang bertempat tinggal di Provinsi Lampung. “Kami ingin mengakrabkan, mendekatkan, dan tentu kita juga ingin tahu kabar dari warga kami di sini, sehingga kita bisa saling mengisi kekurangan dan saling bisa melipat gandakan potensi, baik dari Jogya maupun Lampung. Semoga orang jawa maupun Jogja bisa membaur, dan tetap rendah hati”, ucap Nur.

DPRD-DI-Yogyakarta-Pelajari-Sejarah-Transmigrasi-02
Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Komisi D DPRD DIY, Nur Sasmito, saat di Ruang Sungkai Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (10/1/2018). Foto : Hum Pemprov Lampung

Nur juga megatakan Komisi D DPRD DIY, ingin tahu seberapa besar efek ekonomi yang dihasilkan masyarakat transmigran dan kontribusinya terhadap sektor pertanian, perkebunan, di Provinsi Lampung.

“Kami inginkan transmigran yang berasal dari Jogja dan Jawa, benar-benar tidak membebani, tetapi bisa mendinamisir. Sehingga kemajuan bisa dinikmati antara warga asli dan warga transmigrasi”, kata Nur.

Dirinya juga menyebutkan, bahwa rombongannya Komisi D DPRD DIY juga ingin mengetahui bagaimana dinamika perkembangan kebudayaan Jawa di Provinsi Lampung.

“Apakah seni dan budaya dari daerah Jawa masih sering digunakan, karena pada dasarnya pada bagian komisi kami, selain urusan ketenagakerjaan juga menyangkut kebudayaan”, ujar Nur.

Seperti diketahui, terkait dengan efek ekonomi transmigran tersebut, ketika menghadiri acara pelantikan Perhimpunan Anak Transmigran Indonesia (PATRI), pada akhir Desember 2017 lalu, Gubernur Ridho menjelaskan, bahwa peranan anak-anak transmigran, terutama di bidang pertanian di Lampung cukup besar. Peranan tersebut bahkan membuat Lampung mampu menjadi lumbung pangan dan berhasil menjadi Provinsi ke empat yang berhasil meningkatkan produksi padi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Lukman mengatakan, rombongan Komisi D DPRD DIY, seusai kunjungannya ke Balai Keratun tersebut, akan langsung menuju Museum Nasional Ketransmigrasian yang berada di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Dalam sejarah, transmigrasi di Indonesia pertama kali dimulai pada Tahun 1905, yang dikenal dengan program kolonisasi, dengan penempatan pertama sejumlah 155 KK transmigran yang berasal dari daerah Kedu Jawa Tengah ke Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan.

“Museum itu merupakan lambang bahwa Lampung merupakan pelaku transmigrasi pertama di Indonesia dan meseum itu juga menjadikan Lampung menjadi salah satu daerah sebagai cikal bakal ketransmigrasian di Indonesia”, kata Lukman.

DPRD-DI-Yogyakarta-Pelajari-Sejarah-Transmigrasi-03
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Lukman, saat menyambut rombongan kunjungan kerja Komisi D DPRD DIY, di Ruang Sungkai Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (10/1/2018). Foto : Hum Pemprov Lampung

Lukman juga menjelaskan, bahwa saat ini Provinsi Lampung, tidak lagi menerima transmigrasi. Bahkan, sejak tahun 2007 Provinsi Lampung sudah melaksanakan program pengiriman transmigran ke Pulau Kalimantan dan Sulawesi.

“Lahan kita sudah habis untuk menerima transmigrasi, sehingga kita sudah programkan dan sudah pula menerima pendaftaran dari berbagai kabupaten untuk masuk ke program tersebut. Sekarang sudah lebih kurang sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) yang telah dikirimkan,” ujar Lukman.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung, Khaidir Bujung mengatakan, pengembangan kawasan transmigrasi di Lampung dirancang menjadi pusat pertumbuhan seperti Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Mesuji dan Tulang Bawang, yang pelaksanaannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

(Adv)

Tinggalkan Komentar Anda