Masa Pandemi Covid-19, DEMA PTKIN se-Indonesia Tuntut Kemenag RI Untuk Pro Mahasiswa

255
Masa Pandemi Covid-19, DEMA PTKIN se-Indonesia Tuntut Kemenag RI Untuk Pro Mahasiswa 01
Surat Terbuka Forum DEMA PTKIN se-Indonesia yang ditujukan kepada Forum Rektor PTKIN se-Indonesia, Dirjen Pendis, dan Menteri Agama RI.

Sebatin.com, Lampung – Kebijakan Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementrian Keagamaan Republik Indonesia (Kemenag RI) terkait dispensasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau SPP Tahun 2020-2021 dianggap tidak konsisten dan menuai banyak kekecewaan di kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia.

Diungkapkan oleh Ketua Tim Kajian Evaluasi Sistem Perkuliahan Daring dan UKT/SPP Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) PTKIN se-Indonesia, Muhammad Munif Dzajuli bahwa intruksi pengurangan UKT/SPP PTKIN Tahun 2020-2021 yang dikeluarkan oleh Kemenag RI selalu berubah-ubah dalam jenjang waktu yang dekat. “Sebelumnya keluar surat edaran instruksi dari Kemenag RI per tanggal 6 April, terkait perintah pemotongan atau pengurangan pembayaran UKT/SPP PTKIN sebesar 10 persen. Kemudian per tanggal 20 April keluar kembali surat edaran instruksi dari Kemenag terkait penghapusan atau mencabut instruksi sebelumnya. Dan itu hanya dalam kurun waktu 15 hari saja”, paparnya di Sekertariat Umbul Teduh Kota Metro, Minggu (3/05/20).

Masa Pandemi Covid-19, DEMA PTKIN se-Indonesia Tuntut Kemenag RI Untuk Pro Mahasiswa 02
Ketua Tim Kajian Evaluasi Sistem Perkuliahan Daring dan UKT/SPP Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) PTKIN se-Indonesia dan Presiden Mahasiswa (Presma) IAIN Kota Metro, Muhammad Munif Dzajuli

Lanjutnya, sebagai respon atas ketidakjelasan tersebut, Forum DEMA PTKIN se-Indonesia secara resmi melayangkan ‘Surat Terbuka’ kepada Forum Rektor PTKIN se-Indonesia, Dirjen Pendis, dan Menteri Agama RI untuk melakukan pemotongan UKT/SPP 2020-2021 masa pandemi Covid-19. “Surat Terbuka kita buat pada hari Senin tanggal 23 April 2020, berdasarkan rapat Dema PTKIN se-Indonesia secara online yang juga disertai koordinator pusat serta petisi yang dibuat di beberapa kampus di lingkungan PTKIN setempat terkait pemotongan UKT/SPP dan berbagai macam keresahan serta keluhan dari mahasiswa terkait perkuliahan secara daring online”, terangnya.

“Isinya antaralain, pertama tentang tuntutan evaluasi sistem perkuliahan, yang kedua terkait dengan dispensasi UKT/SPP, dan yang ketiga terkait dengan kuota Free Access pada masa pandemi Covid-19. Kemudian dispensasi UKT/SPP semester ganjil sebesar 50 persen, karena mahasiswa selama tiga bulan tidak melaksanakan perkuliahan di kampus. 50 persen itu kami rasa ideal”, pungkas Muhammad Munif Jazuli yang juga menjabat sebagai Presiden Mahasiswa (Presma) IAIN Kota Metro.

Masa Pandemi Covid-19, DEMA PTKIN se-Indonesia Tuntut Kemenag RI Untuk Pro Mahasiswa 03
Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia, Ongky Fachrur Rozy

Sementara itu, koordinator pusat DEMA PTKIN se-Indonesia, Ongky Fachrur Rozy juga menegaskan bahwa tuntutan ini tak hanya terhenti pada permintaan maaf dari kementrian, tetapi yang paling substansi adalah bagaimana tanggapan atas surat terbuka yang melahirkan kebijakan yang berpihak terhadap mahasiswa.

“Tanggapan saya terkait situasi terkini, yang pertama tentu DEMA PTKIN dan mahasiswa PTKIN se Indonesia akan mengawal kebijakan-kebijakan ini, sehingga kebijakan akan mengerucut dan pro terhadap mahasiswa. Yang kedua, tidak akan berhenti pada permintaan maaf Mentri Agama saja, tetapi bagaimana bapak Mentri juga memberikan tanggapan dan kebijakan yang pro terhadap kami mahasiswa”, tegas Ongky di Kampus UIN Sunan Ampel, Jawa Timur, Minggu (3/05/20). (de)

Tinggalkan Komentar Anda