Musyawarah LPPD Sukadamai Ditunda, Sejumlah Masyarakat Kecewa Tak Dilibatkan

48
Musyawarah LPPD Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Foto : Rizki - Sebatin.com

Sebatin.com, Lampung Selatan – Aparat Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adakan Musyawarah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), di Balai Kampung Sukadamai, Kamis (25/1/2018). Musyawarah tersebut, membahas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua BPD setempat, Imam, menyampaikan dalam pidatonya kurangnya koordinasi aparatur desa saat bekerja terkait perekaman e-KTP, yang dikarenakan oleh tidak adanya aparat yang bertugas saat masyarakat hendak rekaman. Selain itu, ia juga mengungkapkan informasi, dimana ada laporan ke Polda Lampung tentang masalah sertifikat masal (Prona) di desanya tersebut.

“Saya berharap agar masalah prona tersebut dapat diselesaikan dengan baik di desa saja, dan tidak perlu menantang-nantang sehingga tidak perlu sampai ke Polda dan Polres,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengaku mendapat teguran dari Kecamatan Natar karena Kampung Sukadamai menunggak uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) hingga mencapai angka 260 juta. Oleh sebab itu, ia berharap kepada para penerima pinjaman tersebut segera memulangkan pinjaman.

Di lain pihak, Kepala Kampung Hi. Suwardi mengaku bahwa persoalan SPP di Kampungnya itu ada yang mengkoordinir. Akan tetapi, dirinya mengaku tidak tahu menahu dan juga tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Pak Sura selaku Ketua Koordinator, dan juga Mis sebagai Sekretaris.

“Saya sudah rapat dengan BPKAD untuk segera melakukan tindakan dengan tenggat waktu 3 bulan terhadap oknum tersebut,” katanya.

Sayangnya, Ia tak menjawab persoalan yang berkenaan dengan laporan ke Polda Lampung, mengenai persoalan sertifikat prona di atas.

Di sela – sela kegiatan musyawarah LPPD di Sukadamai, acara sempat dijegal oleh salah satu tokoh masyarakat, Dodo, dengan tudingan bahwa, musyawarah LPPD itu harus ditunda dan diulang kembali. Sebab, undangan musyawarah tersbut hanya dihadiri aparatur desa tingkat RT, dan Pamong Desa.

“Harapannya masyarakat ikut hadir dan ikut andil agar mengetahui LPPD, sehingga tidak ada kesalahpahaman terhadap masyarakat Sukadamai,” terang Dodo.

Sempat terjadi perselisihan antara Dodo beserta kawannya, dengan salah satu Perwakilan Masyarakat Desa karena tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat. Akhirnya, musyawarah LPPD Sukadamai itu ditunda hingga hari Kamis, (1/2/2018) mendatang.

Di akhir acara, Hi. Suwardi selaku Kepala Kampung setempat kepada sebatin.com membantah bahwa, pihaknya sudah menjalankan koordinasi dengan baik soal e-KTP kepada masyarakat. Ia juga kembali menegaskan, masalah SPP di Sukadamai menunggak dikarenakan ada yang mengkoordinir. Sementara untuk Sertifikat Prona, katanya, dirinya mengaku belum mengetahui jika ada laporan terkait persoalan tersebut.
“Kami pihak Desa sudah melakukan dengan prosudural. Dan jika aparatur desa di panggil ke kepolisian untuk menghadap dan ditanyai kami akan hadir,” tegasnya.

Pada kesempatan itu pula, Imam membenarkan bahwa masyarakat sudah diumumkan soal e-KTP. Hanya saja, kata Imam, antara pihak aparatur desa kurang terjalin koordinasi dengan baik. Mendengarkan jawaban dari Hi. Suwardi tentang laporan ke Polda Lampung, ia mengaki mendapat kabar dari seseorang.

“Kata orang tersebut bahwa dia sudah laporkan masalah tersebut ke polda,” tukasnya.

Akan tetapi, dirinya juga belum bisa membenarkan laporan itu sudah dilakukan atau tidak. Sebab, Ia mengakui kalau dirinya tidak mempunya bukti terkait pelaporan tersebut. Prona tersebut, lanjut Imam, masalahnya hanya di soal mis komunikasi. Sehingga iya juga menyarankan untuk bertanya langsung kepada yang bersangkutan, (Prona, Pokmas).

Perlu diingat, acara tersebut karena harus mengundang dan mengikutsertakan semua elemen masyarakat yang dihadiri langsung oleh Kepala Kampung Hi.suwardi, ketua BPD sukadamai Imam Zepingi, Sekdes Imam Musdi, Pengurus B Bandan Usaha Milik Desa (BUMDes) Susanto, Kaur Perencanaan Marwito dan Jajaran Aparat Kampung Lainnya,

Reporter : Rizki
Editor : Addarori Ibnu Wardo

Tinggalkan Komentar Anda