Paripurna DPRD : Achmad Pairin Sampaikan Enam Raperda Inisiatif Pemkot Metro

2
Paripurna-DPRD--Achmad-Pairin-Sampaikan-Enam-Raperda-Inisiatif-Pemkot-Metro
Walikota Metro, Achmad Pairin saat menyampaikan tentang Enam Raperda Inisiatif Pemkot Metro, dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPRD setempat, Senin (10/9/18).

Sebatin.com, Kota Metro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Metro.

Keenam Raperda tersebut yakni, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda Perubahan kedua atas Perda Kota Metro nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Raperda perubahan keempat atas Perda Kota Metro nomor 2 tahun 2012 tentang pajak daerah, Raperda perubahan atas Perda Kota Metro nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu.

Raperda perubahan atas Perda Kota Metro nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Raperda perubahan atas Perda Kota Metro nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.

Wali Kota Metro, Achmad Pairin dalam paparannya mengatakan, Raperda tentang barang milik daerah bahwa ketentuan pengelolaan barang milik daerah Pemkot Metro berpedoman pada Permendagri No. 19 tahun 2016. Langkah pembentukan Perda tersebut harus menjadi panduan hukum dalam mengelola barang milik daerah. “Sekaligus memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai pengelolaanya, yang tentunya juga melibatkan masyarakat untuk berperan mengamankan barang milik daerah,” terangnya, Senin (10/9/2018).

Kemudian, Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Metro nomor 4 tahun 2014 tentang KTR bisa dijelaskan dengan mendasar pada UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dimana, Pemkot Metro telah menetapkan Perda Kota Metro nomor 4 tahun 2014 tentang KTR. “Penetapan KTR merupakan upaya untuk melindungi masyarakat yang tidak merokok dari asap rokok. Ini, merupakan salah satu upaya untuk mendorong pengurangan atau penghentian aktivitas merokok bagi perokok aktif”, ujarnya.

“Untuk Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Metro Nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu bahwa perubahan didasari pada pelaksanaan tarif retribusi izin trayek besaran dan jangka waktunya perlu direvisi ulang sehingga bisa sesuai dengan ketentuan,” papar Walikota Metro.

Sedangkan, untuk Raperda perubahan kedua atas Perda Kota Metro Nomor 4. Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan. Karenanya, perubahan serta penambahan jenis objek retribuai seperti produksi dan rekreasi serya pariwisata berimplikasi pada perubahan potensi pendapatan daerah.

“Raperda tentang perubahan keempat atas Perda Kota Metro Nomor 2 tahun 2012 tentang pajak daerah sudah mengalami perubahan yang keempat kali. Karena substansi perubagan yang ada pada Raperda yakni pasal 22 tentang objek reklame. Perda ini mudah-mudahan pelaksanaanya lebih profesional sehingga bisa meningkatkan PAD dari pajak daerah,” terang Achmad Pairin.

Ditambahkanya, untuk Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kota Metro nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakasanakan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi kependudukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) secara nasional.

“Perubahan ini untuk penataan dan penertiban dokumen administrasu kependudukan secara profesional daj memenuhi standar teknologi informasi. Serta tidak diskriminasi dalam pelaksanaan pelayanan prima,” pungkas Walikota Metro.

(Adv)

Tinggalkan Komentar Anda