Pastikan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Peserta JKN-KIS, Status Rumah Sakit Harus Terakreditasi

12
Pastikan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Peserta JKN-KIS, Status Rumah Sakit Harus Terakreditasi
Konferensi Pers BPJS Kesehatan Cabang Metro, di Aula BPJS Kesehatan setempat, Kamis (02/05/19). Foto : Ist

Sebatin.com, Kota Metro – Status Akreditasi bagi Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan adalah merupakan sebuah persyaratan wajib. Hal itu guna memastikan para peserta JKN-KIS untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro, Wahyu Santoso, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Aula Kantor BPJS Kesehatan setempat, Kamis (02/05/19). “Akreditasi merupakan bentuk perlindungan dari pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dan ini tidak hanya melindungi masyarakat, tapi juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di masing-masing fasilitas kesehatan tersebut”, paparnya.

“Untuk itu, kami pihak BPJS Kesehatan kembali mengingatkan, kepada sejumlah rumah sakit yang menjadi mitra untuk segera memperbarui status akreditasinya”, terang Wahyu.

Wahyu juga menjelaskan, akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS. Namun memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketentuan ini kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3).

“Kita sudah berkali-kali mengingatkan rumah sakit untuk mengurus akreditasi. Awal tahun lalu, pemerintah sudah memberi kesempatan kepada rumah sakit yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang belum terakreditasi agar paling lambat 30 Juni 2019 nanti harus sudah terakreditasi. Kemudian pada 11 Februari 2019, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes juga sudah mengirimkan pemberitahuan bagi rumah sakit agar segera terakreditasi,” terang Wahyu

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, diketahui hingga akhir April 2019, terdapat 2.428 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terdiri atas 2.202 rumah sakit dan 226 klinik utama. Dan dari 720 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan pada Desember 2018 lalu belum terakreditasi, saat ini jumlahnya menurun menjadi 271 rumah sakit.

“Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampai 30 Juni 2019 tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya,” tegasnya.

Di sisi lain, putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata. Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing, sudah tidak beroperasi, atau Surat Izin Operasionalnya sudah habis masa berlakunya. Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan. (Rls)

Tinggalkan Komentar Anda