Sebatin.com, Kota Metro – Ujian Berbasis Komputer (UBK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat yang akan dilangsungkan pada bulan Mei mendatang dijadwalkan akan menggunakan beberapa Laboraturium komputer milik SMA di Kota Metro.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK) Kota Metro Dewi Alina, usai hearing bersama Komisi II DPRD Kota Metro, Senin (20/02/2017).
Menurutnya, perangkat komputer di tingkat SMP belum memadai untuk melaksanakan UBK pada bulan Mei mendatang.
”UBK ini kan pertama kali dilakukan dan perangkat komputer di SMP belum memungkinkan, jadi UBK bergabung dengan SMA,” kata Dewi.
Dewi juga mengatakan, bagi siswa-siswi SMP yang hendak mengikuti UBK, dipastikan tidak akan ada pungutan.
Lebih lanjut, di hadapan awak media, Sekretaris DPK tersebut menginformasikan, bahwa DPK Kota Metro telah menyiapkan sejumlah anggaran untuk biaya perawatan dan oprasional saat pelaksanaan UBK mendatang.
”Kabar itu belum jelas kebenarannya. Mungkin muncul karena pihak SMA khawatir jika penggunaan komputer terlalu diforsir, akan rusak. Tetapi kami pastikan persoalan itu tidak akan dibebankan pada siswa. Jika benar ada kendala saat komputer digunakan itu jadi tanggungjawab dinas. Kami telah menyiapkan anggaran bagi perawatan komputer, makan minum panitia UBK, dan sewa genset sebagai antisipasi pemadaman listrik,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Metro Tondi Nasution membenarkan, jika pihak SMA meminta biaya bagi perawatan komputer yang akan digunakan UBK. Namun berdasarkan keterangan DPK, biaya perawatan komputer tersebut diminta tanpa paksaan.
”Dinas tadi bilang kalau memang kabar itu benar. Tetapi tidak ada paksaan, pengertiannya saja. Kalau menurut saya ya tidak jadi masalah, tapi jangan terlalu juga. Toh walau pun sekarang SMA itu sudah ditarik provinsi, kan masih berdiri di sini, gurunya orang Metro, muridnya juga. Jadi saya minta semangatnya juga untuk menyukseskan UBK SMP ini,” tegasnya.
Selain membahas UBK, Komisi II pun mempertanyakan struktur bidang dan program yang telah terbentuk pasca disahkannya perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pun meminta rincian kegunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
”Rencananya hearing ini akan kami gelar dua minggu sekali. Agar tidak miss komunikasi. Karena pendidikan ini sangat penting, jadi jangan hanya mengurusi pembangunan jalan saja. Apa saja persoalan di dinas, bidangnya ada saja, bertambah atau berkurang. Program yang sudah berjalan dan belum, apa? Ada persoalan atau tidak? Juga soal dana BOS, jangan sampai terjadi tumpang tindih penggunaan dana BOS ini, karena Pemkot Metro telah menganggarkan Rp. 11 miliar untuk bantuan seragam siswa. Jadi dana BOS jangan dipergunakan untuk seragam lagi, kecuali jika masih kurang. Bisa ditambahkan dengan dana BOS itu,” tutupnya.
(Arby)
