Pemprov Lampung Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Manfaatkan Teknologi Informasi

8
Pemprov-Lampung-Dorong-Pengadaan-Barang-dan-Jasa-Manfaatkan-Teknologi-Informasi
Pj. Sekdaprov Lampung, Hamartoni Ahadis saat melaksanakan entry meeting moderenisasi pengadaan oleh mentor dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Ruang Rapat Sekda Provinsi Lampung, Kantor Gubernur, Senin (26/11/18)

Sebatin.com, Bandar Lampung – Perumusan kembali aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjadi sebuah tuntutan di era perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju ini. Dalam hal ini, pemerintah didorong untuk dapat memberikan value for money terhadap hasil pengadaan barang dan jasa, dengan tidak lagi menjadikan harga termurah sebagai tolak ukur efektivitas pengadaan.

Hal tersebut diungkapkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Hamartoni Ahadis dalam sambutannya pada acara entry meeting moderenisasi pengadaan oleh mentor dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Ruang Rapat Sekda Provinsi Lampung, Kantor Gubernur, Senin (26/11/18). “Perubahan pola bisnis dan aktivitas pasar, juga membawa perubahan terhadap kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola dan unit pengelola pengadaan. Maka SDM dituntut dapat lebih profesional serta memiliki kompetensi khusus dan teknis dalam bidang pengadaan barang dan jasa”, terangnya.

“Perubahan di lingkup SDM tersebut ditandai dengan penggabungan unit yang menangani proses pemilihan penyedia barang dan jasa (ULP) dengan unit yang menangani sistem pengadaan secara elektronik (LPSE) ke dalam wadah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)”, tambah Hamartoni Ahadis.

Lanjutnya, pembentukan UKPBJ dimaksudkan sebagai pusat unggulan pengadaan di masing-masing instansi kementerian, lembaga, dan lembaga pemda (procurement center of excellent). Pergeseran peran UKPBJ dari yang sebelumnya patuh terhadap aturan menjadi fokus pada pemangku kepentingan (customer) pengadaan barang/jasa. Cirinya, berkontribusi pada pencapaian target program organisasi, bersifat proaktif dengan perencanaan strategis, memantau fungsi pengadaan secara keseluruhan, beriorientasi pada hasil, membutuhkan keterampilan teknis, manajerial dan kepemimpinan. “Tujuannya yakni membangun kapabilitas organisasi pengadaan. Ada pun karakter yang dibangun untuk UKPBJ adalah strategis, kolaboratif, orientasi kinerja, proaktif, perbaikan berkelanjutan (se-koper).

“Salah satu bentuk kebijakan reformasi birokrasi bidang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dengan diterapkannya proses pengadaan yang memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik yang lingkupnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga katalog elektronik. Metode baru pada SPSE juga diperkenalkan antara lain metode repeat order dan e-reverse auction, sebagai bentuk adaptasi terhadap praktek bisnis internasional”, kata Hamartoni Ahadis.

“Dalam hal ini Pemprov berharap dengan sistem pengadaan secara elektronik, dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga, dapat meminimalisir peluang terjadinya praktek KKN”, pungkasnya.

Sementara itu, Mentor LKPP Pusat, Maryono mengatakan, dalam memodernisasi pengadaan, LKPP melakukan mentoring guna meningkatkan kapasitas ke UKPBJ di Lampung. Hal tersebut terkait dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ada di daerah harus ditingkatkan menjadi UKPBJ. “Dulu fungsi ULP hanya sebatas layanan pengadaan. Sekarang memiliki beberapa fungsi tambahan yaitu LPSE, pengembangan SDM, pembinaaan dan konsultasi ketika menjadi UKBJ”, jelasnya.

“Untuk menjadi UKPBJ yang baik, terdapat beberapa aspek yang harus di tingkatkan. Mulai sistem kelembagaan, SDM, dan manajemennya. Dan jika UKPBJ di pusat daerah baik kinerjanya, dapat dijadikan contoh atau panutan bagi UKPBJ di kabupaten/kota”, kata Maryono.

Dirinya juga memberikan apresiasi terkait kinerja UKPBJ Provinsi Lampung, yang menurutnya, saat ini berkembang sangat baik, bahkan menjadi percontohan bagi daerah lain. “Dan setelah berkoordinasi dengan Pemprov, kami juga akan mengadakan pelatihan teknis mengenai manajemen dan penyusunan rencana kerja bagi para unit pengadaan yang dilakukan selama dua hari yaitu dari tanggal 26 hingga 27 November, di kantor Badan Pengadaan”, pungkasnya. (*)

Tinggalkan Komentar Anda