Pemprov Lampung Harap Kunjungan DPD RI Tingkatkan Kualitas-Akuntabilitas Pemerintahan

2
Pemprov-Lampung-Harap-Kunjungan-DPD-RI-Tingkatkan-Kualitas-Akuntabilitas-Pemerintahan
Rapat kerja Daerah tindak lanjut hasil pemeriksaan semester (HAPSEM) II, BPK RI tahun 2017 bersama Komite IV IDPD RI, di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Senin (14/05/2018).

Sebatin.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung berharap, kunjungan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Provinsi Lampung memiliki manfaat yang besar untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Mengingat, agenda kunjungan tersebut guna menyerap berbagai masukan dari Pemprov Lampung dan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Lampung.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Taufik Hidayat saat membacakan sambutan tertulis Pjs Gubernur Lampung Didik Suprayitno, pada rapat kerja daerah tindak lanjut hasil pemeriksaan semester (Hapsem) II, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI tahun 2017, bersama Komite IV DPD RI, Senin (14/05/2018), di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung.

“Karena itu, saya mengharapkan kepada pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Lampung dan perwakilan Pemda kabupaten/kota untuk dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan. Tidak hanya memberikan informasi keuangan yang informatif dan transparan, namun juga memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah”, jelas Taufik Hidayat.

Taufik Hidayat berharap, pertemuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai wahana untuk bertukar pikiran, khususnya dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II (Hapsem II) BPK RI Tahun 2017 untuk mewujudkan good and clean corporate governance, sehingga tujuan pembangunan untuk kemakmuran rakyat dapat dicapai.

“Dalam pengelolaan keuangan daerah Pemprov Lampung telah menerapkan akuntansi berbasis akrual selama dua tahun belakangan dan telah memberikan perubahan yang berarti dalam pelaporan keuangan pemerintah. Hal itu secara signifikan mampu memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian aset dan kewajiban pemerintah”, katanya.

Sementara, koordinator rombongan Komite IV DPD RI Abdul Aziz menyampaikan, maksud dan tujuan kedatangan rombongan adalah melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D dan 23E ayat (2) yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti.

Dalam pertemuan yang dipimpin ketua Komite IV DPD RI Ayi Hambali tersebut membicarakan tindak lanjut atas rekomendasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2017.

“Juga dibahas mengenai kendala-kendala yang biasa dihadapi Pemda dalam melakukan tindak lanjut, peranan BPK dan DPD dalam melakukann pemantauan dan pengawasan tindak lanjut, serta hal-hal yang dapat diupayakan untuk dapat meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut tersebut”, ungkapnya.

(Rls/Red)

Tinggalkan Komentar Anda