Pemprov Lampung Raih WTP 4 Kali Berturut-Turut

2
Pemprov-Lampung-Raih-WTP-4-Kali-Berturut-Turut
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Sunarto, saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD Provinsi Lampung, Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Hamartoni Ahadis, dalam Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (05/6/2018).

Sebatin.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Lampung Tahun 2017. Opini WTP ini merupakan yang ke empat kali nya, sejak tahun 2014, yang diraih berturut-turut oleh Pemprov Lampung.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD Provinsi Lampung tersebut itu diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Sunarto kepada Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung, Didik Suprayitno melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Hamartoni Ahadis dan Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Aprizal, saat Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (05/6/2018).

Hamartoni Ahadis mengatakan,keberhasilan Pemprov Lampung dalam meraih Opini WTP, adalah merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, baik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan dari DPRD sebagai pihak legislatif, sehingga laporan keuangan dapat terselesaikan lebih cepat dan tepat waktu. “Kami berharap, di masa yang akan datang, kualitas laporan keuangan dapat lebih ditingkatkan”, ujarnya

“Masukan dan rekomkendasi yang diberikan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Tahun 2017, akan segera ditindaklanjuti, untuk meningkatkan efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah”, jelas Hamartono Ahadis.

Hal senada, juga diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Aprizal. Dirinya mengapresiasi kinerja Pemprov Lampung, yang dinilai mampu menyediakan laporan keuangan daerah dengan akuntabel sehingga berhasil memperoleh Opini WTP.

Ke depan, lanjut Dedi Aprizal, Pemprov Lampung segera mengaktifkan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik (e-Planning and e-Budgeting) dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Dedi berharap sistem pengelolaan keuangan akan menjadi lebih baik.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Sunarto, menyampaikan, keberhasilan Pemprov Lampung dalam mempertahankan Opini WTP, akan menjadi momentum untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan daerah yang patut dipertahankan.

“Namun perlu diingat, masih ada sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan Provinsi Lampung yang perlu segera ditindaklanjuti . Permasalahan tersebut di antaranya terkait dengan temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI), tertib adminstrasi laporan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bodsa), dan admistrasi tambahan penghasilan pegawai”, bebernya.

(*)

Tinggalkan Komentar Anda