Sebatin.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara Ke-68 di Lapangan Korpri Lingkup Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin (19/12/2016).
Hadir dalam upacara peringatan tersebut, antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono, FORKOPIMDA, jajaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Brimob Polda Lampung, FKPPI, KNPI, Satgas Bela Negara, dan Menwa.
Dalam sambutan tertulis Presiden RI yang dibacakan Sekdaprov Lampung Sutono, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap, masyarakat Indonesia dapat menghapuskan Korupsi dan Pungutan Liar serta membentuk kader bela negara dalam rangka memberikan Kesatuan dan Kesejahteraan bersama bagi seluruh Rakyat Indonesia.
“Negara ini akan kokoh dan besar ketika masyarakat Indonesia memberikan kesatuan dan kesejahteraan bersama, selain itu kita harus menghapuskan korupsi dan pungli yang telah nyata merusak pondasi kekuatan bangsa dan menjauhkan rakyat dari kesejahteraan,” kata Sutono.
Selanjutnya Sutono juga menyampaikan, bahwa sejarah juga mencatat, bela negara tidak harus dengan senjata, akan tetapi dapat dilakukan oleh setiap warga negara, dengan kesadarannya untuk membela negara, seperti melakukan upaya-upaya politik maupun diplomasi.
Upaya-upaya tersebut tercatat dalam lembar sejarah, 68 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 19 Desember 1948, atas prakarsa Syafruddin Prawiranegara dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat.
“Untuk itu Presiden mengajak seluruh masyarakat Republik Indonesia untuk belajar dari sejarah perjuangan bangsa, karena Sejarah mencatat, bahwa Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat, tidak lepas dari semangat bela negara dengan seluruh kekuatan rakyat,” katanya.
Lebih lanjut Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengatakan, bahwa kesadaran bela negara sangat penting untuk ditanamkan sebagai landasan sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk revolusi mental sekaligus untuk membangun daya tarik antara bangsa dan negara.
Kesadaran bela negara dapat diakutalisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara masing-masing. Untuk mengimplementasikan hak-hak warga negara dalam membela negara, Pemerintah melalui menteri pertahanan negara telah menyelenggarakan program pembentukan kader bela negara.
Di mana, program ini memiliki tujuan untuk mewujudkan terbentuknya kader bela negara yang mempunyai kesadaran sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi pentingnya aktualisasi nilai-nilai dasar bela negara.
“Nilai-nilai tersebut adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, serta rela berkorban. Presiden berharap agar para kader bela negara mampu menyebar luaskan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat wilayah masing-masing serta dilingkungan tugas dan wilayahnya. Dengan demikian akan terwujud implementasi dari gerakan nasional bela negara,” terang Sutono.
Sementara itu, di lain kesempatan, Karo Humas dan Protokol Bayana mengharapkan, seluruh masyarakat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat menyimak amanat tersebut dengan baik sehingga dapat mengambil makna arahan Presiden Republik Indonesia, untuk dipedomani dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. (Rls Humas Pemprov Lampung)
