Penetapan Enam Fraksi DPRD Metro Resmi Disahkan

10
Penetapan Enam Fraksi DPRD Metro Resmi Disahkan 01
Rapat Paripurna Pembentukan dan Pengesahan Tatib dipimpin Ketua dan Wakil Ketua Sementara Subhan dan Anna Morinda. (Ist)

Sebatin.com, Kota Metro – DPRD Kota Metro secara resmi telah membentuk dan mengesahkan penetapan enam Fraksi. Pengesahan dilakukan dalam rapat Paripurna Tertutup, yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD setempat, pada tanggal 19 September 2019.

Anggota Tim Perumus Tata Tertib (Tatib) Anggota DPRD Kota Metro periode 2019-2024 dari Fraksi PKS, Yulianto, menerangkan, bahwa enam fraksi yang sudah disahkan tersebut adalah Fraksi Partai Golkar, sebanyak 6 orang, Fraksi PDIP sebanyak 5 orang, Fraksi PKS sebanyak 4 orang, Fraksi NasDem sebanyak 3 orang, Fraksi Demokrat sebanyak 3 orang, dan Fraksi Kebangkitan Nasional (gabungan PAN dan PKB) sebanyak 4 orang.

“Ketua Fraksi Golkar, Kun Qomariyati, Fraksi PDIP, Basuki, Fraksi PKS, Yulianto, Fraksi NasDem, Abdulhak, Fraksi Demokrat, Basuki Rahmad, dan Fraksi Kebangkitan Nasional, Afermanto”, jelas Yulianto, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/9/19).

Ia menambahkan, dari usulan masing-masing utusan fraksi yang berjumlah 12 orang juga sudah menyelesaikan Tatib terbaru dalam Rapat Pleno, pada Senin 30 September 2019 yang juga dihadiri oleh 20 anggota. Dimana Ketua Tim Perumus Tatib adalah Tondi Nasution.

Penetapan Enam Fraksi DPRD Metro Resmi Disahkan 02
Sebanyak 20 Anggota dari 25 Anggota DPRD Metro hadir dalam Rapat Paripurna tertutup pembentukan dan pengesahan Tatib. (Ist)

“Ada perubahan bidang di setiap Komisi. Seperti di Komisi I yang sebelumnya membidangi Pemerintahan, Hukum, dan Pembangunan, saat ini Komisi I membidangi Hukum, Pemerintahan, Adiministrasi, dan BKSDM. Dinas PUTR dan Perumahan tidak di Komisi I lagi”, bebernya.

Kemudian Komisi II kini tidak lagi membidangi BKSDM, Inspektorat, dan BPBD. Namun ada penambahan bidang Keuangan di BP2KAD dan BPPRD. Komisi III tidak lagi membidangi BPPRD dan Keuangan BPKAD, namun kini menangani bidang DPUTR dan Dinas Perumahan dan Pemukiman.

“Terkait pimpinan definitif, sementara baru dua usulan, dari PDIP yaitu Anna Morinda dan PKS yaitu Ahmad Khusaini. Tetapi untuk pelantikan unsur pimpinan definitif menunggu rekomendasi dari Gubernur”, tukasnya. (Adv)

Tinggalkan Komentar Anda