Pengerjaan Proyek Dinilai Buruk, DPRD Akan Panggil Dinas PUPR Lampung Selatan

37
Pengendara melintasi jalan rusak yang berada di Desa Purwodadi - Banjar Sari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan. Foto : Kurdy - Sebatin.com

Sebatin.com, Lampung Selatan – Proyek jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan diduga bermasalah lantaran kondisinya yang sudah rusak, padahal usia jalan tersebut baru 3 bulan.

Proyek jalan yang rusak tersebut berada di Desa Purwodadi – Banjar Sari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, yang menelan biaya lebih dari 2 Milyar rupiah.

Dilihat dari plangnya, proyek tersebut dikerjakan pada bulan November 2017 lalu, dengan masa kerja 50 hari, namun kondiainya saat ini jalan tersebut sudah tidak layak, bahkan sulit untuk di lalui kendaraan roda 4.

Papan pengumuman jalan yang diduga dikerjakan dengan kualitas buruk di Desa Purwodadi – Banjar Sari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan. Foto : Kurdy – Sebatin.com

Menanggapi hal tersebut Akbar Gemilang yang juga anggota DPRD dari Dapil 5 Lampung Selatan dari Fraksi Partai Golkar, menyayangkan hal tersebut.

“Sangat disayangkan, keadaan jalan tersebut sudah seperti “bubur”, padahal baru selesai dikerjakan. Memang masih dalam tahap pemeliharaan, tetapi apakah cukup dana pemeliharaan untuk memperbaiki jalan yang kondisinya sudah rusak parah tersebut,” kata Akbar.

Apalagi menurutnya, dana yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut tidak sedikit dan menggunakan uang rakyat. “Sangat di sayangkan, biaya untuk peningkatan jalan ruas yang memakan biaya 2 M lebih hanya bertahan 3 bulan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, pihak Dinas PUPR Lampung Selatan, seharusnya lebih selektif lagi memilih rekanan dalam pengerjaan proyek, agar kualitas pekerjaannya baik dan tidak merugikan. Bahkan pihaknya juga mengaku akan memanggil Dinas PUPR untuk mempertanyakan hal tersebut.

“Kami akan melakukan hearing dengan Dinas PUPR, terkait proyek ini, agar kedepan, proyek pengerjaan bisa lebih baik lagi dan untuk penindakan kita serahkan ke inspektorat dan BPK yang memiliki kapastias auditorial,” pungkas dia.

Reporter : Kurdy
Editor     : Addarori Ibnu Wardi

Tinggalkan Komentar Anda