Sudah Benarkah Prosedur Hukum Penangkapan Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual TKK Pertiwi Metro ?

728
Sudah Benarkah Prosedur Hukum Penangkapan Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual TKK Pertiwi Metro ?
Prima Angkupi. SH. MH. MKn. (Penulis Opini)

Sebatin.com – Kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan hal yang menarik perhatian masyarakat, oleh karena itu wajar jika masyarakat menginginkan pihak kepolisian untuk dapat bertindak cepat guna menemukan pelakunya.

Selaku akademisi, saya khawatir dengan adanya tekanan dari publik, pihak kepolisian akan terkesan terburu-buru melakukan penangkapan, sehingga mengakibatkan Error in Objecto.

Berdasarkan keterangan media tentang pengakuan dari teman tersangka OK yang turut serta ketika proses penangkapan AM, OK memberikan kesaksian bahwa diduga AM ditangkap tanpa adanya surat perintah penangkapan,dan diduga terdapat beberapa pelanggaran prosedur. Jika hal tersebut benar, maka saya sebagai akademisi turut prihatin atas adanya dugaan ketidakprofesionalan kepolisian dalam melakukan prosedur hukum tersebut. Beberapa analisa yang dapat saya nyatakan dalam dugaan kesalahan prosedur tersebut adalah :

1. Dugaan kepolisian tidak melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan terhadap terduga AM.
Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 36 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2. Dugaan pihak kepolisian tidak menunjukkan identitas sebagai anggota Polri pada saat dilakukan penangkapan AM.
Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 17 ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian Negara RI.

3. Dugaan pihak kepolisian tidak memberikan atau menunjukan surat penangkapan pada saat dilakukan penangkapan AM.
Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta bertentangan dengan pasal 18 KUHAP

Secara professional pihak kepolisian wajib mentaati prosedur penangkapan secara hukum. Kecuali dalam hal kejahatan tertangkap tangan, kepolisian wajib untuk melakukan pemanggilan terlebih dahulu, jika dalam 2 kali pemanggilan tersangka tidak hadir secara berturut-turut yang disertai adanya bukti permulaan yang cukup maka kepolisian dapat melakukan penangkapan. Dan juga, tentu saja hal itu wajib dilakukan dengan surat penangkapan. Karena penangkapan dalam kasus ini bukan tindakan spontan, tetapi didahului oleh proses penyelidikan/penyidikan. Dan kasus ini sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama, oleh karena itu tidak ada alasan melakukan penangkapan tanpa memberikan surat penangkapan.

Jika kesaksian yang nyatakan oleh OK itu benar, maka dugaan kesalahan prosedur menjadi momentum yang menyakitkan bagi penegak hukum. Dalam hal apapun bagi saya “menegakkan hukum itu harus dengan hukum”, jika terdapat pelanggaran, maka akan menjadi penyimpangan hukum. Karena bisa saja keluarga AM atau kuasa hukum-nya akan melaporkan ini kepada Kompolnas atau-pun melakukan upaya pra peradilan.

Oleh : Prima Angkupi, SH. MH. MKn
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

Tinggalkan Komentar Anda