Raker Pemprov Lampung dan Kemenhan Bahas Rencana Wilayah Pertahanan

10
Raker-Pemprov-Lampung-dan-Kemenhan-Bahas-Rencana-Wilayah-Pertahanan
(kiri ) Pelaksana tugas (Plt) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, dan (kanan) Pejabat Perwakilan Kemenhan Provinsi Lampung, Kolonel Kav. Robert Owen Tambunan.

Sebatin.com, Bandar Lampung – Perwakilan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung membahas Rencana Wilayah Pertahanan (RWP), agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemprov Lampung. Pembahasan RWP tersebut dilaksanakan dalam Raker Penataan Wilayah Pertahanan Negara di Provinsi Lampung Tahun 2018, di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Rabu (04/7/2018).

Pejabat Perwakilan Kemenhan Provinsi Lampung, Kolonel Kav. Robert Owen Tambunan, dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Raker tersebut, merupakan salah satu wujud kesinergitasan antara Kemenhan dan Pemprov Lampung, dalam melakukan sinkronisasi tata ruang. “Ini merupakan salah satu upaya mensinkronkan RWP dengan RTRW yang telah diatur oleh Pemprov Lampung”, ujarnya.

“Sikronisasi ini sudah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung, yang kami berusaha menginput data-data yang masuk dalam RWP ke dalam RTRW Provinsi Lampung”, terang Kolonel Kav. Robert Owen Tambunan.

Hal tersebut dilakukan, lanjut Robert Owen Tambunan, agar saat Pemprov Lampung melakukan penerapan kebijakan RTRW, dalam hal pembangunan kesejahteraan, dapat memperhatikan pula aspek-aspek yang akan dilakukan dalam RWP. “Sebaliknya kami juga pada saat menyusun RWP ini, kami turut pula memperhatikan aspek-aspek dari apa yang sudah ada di dalam RTRW nya Pemprov Lampung”, paparnya.

“Artinya kita bersinergi, dan saling berkoordinasi, sehingga diharapkan dua pendekatan ini bisa berjalan dengan baik”, tambah Pejabat Perwakilan Kemenhan Provinsi Lampung tersebut.

“Ini menjadi bahan masukan Kemenhan sebelum keluar keputusan Menhan tentang RWP. Kebijakan pengembangan pertahanan ini merupakan kebijakan pusat, yang dalam hal ini tidak bisa didelegasikan, kecuali pengukuran untuk hal tertentu dan terbatas, itu bisa pada kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”, tambahnya.

Robert Owen Tambunan juga menuturkan, Rencana Tata Ruang Pertahanan sesuai PP No. 68 Tahun 2014, yakni penataan wilayah pertahanan, dibagi menjadi dua aspek, yakni Statis/Permanen, dan Dinamis/Tidak Tetap. “Untuk statis, meliputi daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, dan perkantoran yang memang sudah merupakan aset dari TNI. Dan aspek dinamis yakni apabila terjadi antisipasi pertempuran kita sudah merencanakan dimana daerah perlawanan, daerah logistik, itu yang sedang kita susun dan bicarakan serta sinkronkan dengan Pemprov Lampung”, pungkasnya.

Ditempat yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, mengatakan, Pemprov Lampung harus terlebih dahulu mengetahui apa saja RWP yang akan dilakukan pembangunannya oleh Kemenhan. “Kita perlu juga tahu apa yang akan dibangun oleh Kemenhan, yang terdiri dari tiga angkatan, yakni darat, laut dan udara tersebut ke depannya. Kita perlu menyampaikan kepada mereka terhadap RTRW Pemprov Lampung, baik darat maupun laut, begitu pula terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)”, ujarnya.

Menurut Taufik, RWP bisa terlaksana sesuai RTRW Pemprov Lampung dan tidak menggangu kawasan konservasi. “Tapi jelas, apa pun infratrusktur pertahanan yang akan dibangun, harus sesuai dengan RTRW yang Pemprov Lampung sudah buat, tidak mungkin kita izinkan membangun semua itu di wilayah untuk konservasi, ataupun hutan lindung. Apa yang ingin direncanakan oleh ketiga angkatan ini harus melalui RTRW yang ada atau sebaliknya untuk mereka menyesuaikannya”, pungkas Taufik.

(*)

Tinggalkan Komentar Anda