Rakyat Mampu Selamatkan Miliaran APBD DKI Melalui Website Resmi

211
Suasana rapat anggaran di gedung DPRD DKI, Selasa (28/11). Foto : Kompas

Sebatin.com, Jakarta – Ribuan masyarakat ikut memantau langsung R-APBD DKI Jakarta 2018. Mereka mengikuti penyusunan melalui website resmi apbd.jakarta.go.id. Dari hal itu, masyarakat mampu menilai anggaran yang dianggap kurang efektif.

Bahkan, sebelum disahkan, R-APBD2018 ini menuai sejumlah kontroversi, seperti pembangunan kolam ikan, dan pengadaan pengharum otomatis ruangan DPRD Ibu Kota hingga anggaran kunjungan kerja anggota dewan. Hal itu juga mampu mempengaruhi forum yang ada di internal Badan Anggaran (Banggar).

Salah satu anggota Banggar DKI, Bestari Barus, menuturkan, pantau masyarakat langsung sangat berdampak pada pembahasan bangar itu sendiri. Karena selama pembahasan ini, draft salinan dari komisi lain tidak sampai di tangannya sebagai anggota banggar.

“Tiga tahun jadi anggota Dewan, ini pembahasan terunik karena kami enggak dapat satuan tiga. Kami enggak tahu juga bagaimana ceritanya di komisi lain,” ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/11/2017).

Selain itu, sorotan publik juga berguna kepada internal anggota Dewan sendiri, karena bisa melihat bagaimana dinamika yang terjadi pembahasan dari komisi lain, Seperti, pembahasan tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Komisi C. Meskipun, pada akhirnya anggaran TGUPP tidak berubah.

“Jadi kami terbantu juga dengan sorotan masyarakat ini,” kata Bestari.

Dengan sorot publik, juga mampu mengevaluasi anggaran. Buktinya, DPRD DKI Jakarta atas perintah Ketua Dewan Prasetio Edi Marsudi telah menghapus anggaran kolam Rp 620 juta, serta anggaran kunjungan kerja yang awalnya Rp 107,7 miliar menjadi Rp 64,7 miliar.

Meski pada akhirnya, tetap dianggarkan dalam R-APBD 2018, karena sorotan publik pula, Dinas Pendidikan DKI Jakarta diketahui memberikan hibah Rp 40,2 miliar untuk Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi). Sehingga masyarakat pun tau, bahwa Himpaudi Jakarta yang menerima hibah tidak mempunyai alamat yayasan yang jelas, bahkan menumpang di kantor lain.

Nilai R-APBD DKI 2018, yang diparipurnakan hari ini tidak berubah banyak. Nilainya menjadi Rp 77,117 triliun.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ikut bersyukur karena masyarakat ikut memantau R-APBD DKI 2018. Karena ketika masyarakat menemukan anggaran yang kurang efisien, dirinya mendapatkan banyak masukan.

“Dalam perjalanan enam minggu ini, ada ribuan item dan alhamdulillah ada ribuan pasang mata yang ternyata ikut memperhatikan, ikut mencari di mana hal-hal yang tidak tepat, dengan demikian, kami bisa melakukan koreksi,”  kata Anies.

Anies juga menuturkan,  bahwa R-APBD 2018 disusun dalam proses yang panjang. Tidak lupa, ia berterima kasih kepada masyarakat, karena ikut membantu mengkoreksi anggaran yang disusun sejak ia belum resmi menjadi Gubernur. Dengan harapan, pembahasan anggaran tahun ini bisa lebih baik tahun depan.

“Kami tahu proses rancangannya panjang. Tidak sesuatu yang singkat dan ini menjadi bahan bagi kami untuk melakukan lebih baik pada tahun-tahun ke depan,” ujar Anies.

Sumber : Kompas
Editor    : Addarori Ibnu Wardi

Tinggalkan Komentar Anda