Resmi Disahkan, Revisi UU MD3 Muat Pasal ‘DPR Antikritik’

98
Gedung Parlemen. Foto : Istimewa.

Sebatin.com, Jakarta – UU MD3 yang di dalamnya mengandung beberapa pasal kontroversial, resmi disahkan oleh DPR, Senin (12/2/2018) sore tadi. Diantara yang kontroversi adalah, dimuatnya pasal pidana untuk pengkritik DPR.

Sebelum disahkan, peneliti dari Formappi, Lucius Karus menyebut pembahasan revisi UU MD3 ini, antidemokrasi. Ia berlandaskan karena DPR sangat tertutup saat membahas UU tersebut. Berdasarkan dari yang dikutip detik.com, ia juga menduga bahwa pembahasan UU MD3 lebih mengedepankan deal politik untuk beberapa pasal, seperti hak imunitas untuk para anggota DPR.

“Saya kira banyak hal secara sengaja dibuat DPR. Draf RUU MD3 ini juga kan nggak pernah bisa diakses, gimana draf sesungguhnya yang digunakan DPR dalam proses pembahasan,” kata Lucius pada detik.com.

Selain itu, Lucius juga menyoroti Pasal 245 dalam draf RUU MD3 yang berbunyi, “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

Menurutnya, hampir semua fraksi ingin pasal tersebut hidup kembali, meski Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya sempat membatalkan.

Revisi UU MD3 disahkan dalam paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (12/2/2018). UU tetap disahkan meski ada dua fraksi yang walk out, yaitu PPP dan NasDem. Sementara delapan fraksi lain, yakni, tetap menyetujui pasal tersebut.

Di lain pihak, seperti yang dikutip dari laman yang sama, Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Yosana Laoly menuturkan, dirinya mengizinkan kepada pihak yang tidak setuju dengan UU tersebut untuk membuat gugatan pada MK.

Isi pasal tersebut, Yosana menilai merupakan sesuatu yang biasa. Sebab, tak sedikit negara yang juga menerapkan hal yang serupa.

“Di beberapa negara itu namanya contempt of court dan contempt of parliament. Itu biasalah, tidak perlu di pada pengadilan dan tidak sembarang orang mengubahnya,” kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

“Jadi artinya begini, kalau tidak setuju ya sudah lah. Merasa itu melanggar hak, ada MK. Tidak apa-apa biar berjalan aja,” tambahnya.

Sumber : Detik.com
Editor    : Addarori Ibnu Wardi

Tinggalkan Komentar Anda