Revisi UU MD3 Penuh Kontroversi, DPRD Metro ; Itulah Demokrasi…

53
Gedung Parlemen. Foto : Istimewa.

Sebatin.com, Kota Metro – Revisi UU MD3 resmi disahkan oleh DPR, melalui rapat paripurna beberapa waktu yang lalu. Dari peresmian UU tersebut, beragam komentar timbul dari banyak kalangan. Sebab, UU tersebut mengandung sejumlah pasal yang kontroversi, karena berisi hak ‘istimewa’ DPR.

Salah satu orang yang berkomentar terkait UU tersebut adalah, Nasrianto Effendi, anggota DPRD Kota Metro dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Menurutnya, UU MD3 sudah disahkan, maka semua partai harus terikat dengan keputusan tersebut.

“UU MD3 sudah disahkan, maka semua partai tentu saja harus terikat dengan keputusan yang sudah diambil. Itulah Demokrasi,” kata anggota Komisi I ini, Rabu (14/2/2018) kemarin melalui pesan whatsapp-nya.

Revisi UU MD3 Penuh Kontroversi, DPRD Metro ; Itulah Demokrasi
Anggota Komisi I DPRD Kota Metro, Nasrianto Effendi. Foto : Sebatin.com

Sayangnya, Nasrianto enggan menjawab saat disinggung mengenai ‘pasal kontroversi’ yang memuat hak ‘imunitas’ tersebut. Padahal Perlu diketahui, UU MD3 tersebut menimbulkan banyak reaksi negatif dari berbagai kalangan. Di DPR, ada dua partai yang melakukan aksi Walk out (WO) saat rapat paripurna pembahasan UU tersebut. Dua partai tersebut antara lain, PPP dan NasDem.

Di luar DPR, ada beberapa pihak yang sedang mengupayakan Uji Meteri ke Mahkamah Konstitusi (MK), seperti Koalisi Masyarakat Sipil. Meski begitu, seperti yang dikutip dari laman Kompas.com, peneliti Indonesian Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar yang juga ikut melaporkan, menjelaskan, masih menunggu keputusan Dewan Etik MK terkait pelanggaran yang dilakukan oleh  Ketua MK, Arief Hidayat.

Edwin khawatir, jika masih Arief Hidayat yang memimpin, justru akan mengeluarkan keputusan yang menguntungkan DPR.

“Kami khawatir dengan formasi MK yang ada saat ini, uji materi bisa jadi bumerang bagi masyarakat sipil,” jelas Edwin.

Salah satu Pasal yang hendak diuji, tambahnya, adalah pasal 122 huruf k. Dimana, dalam pasal tersebut mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum kepada pihak kelompok atau perseorangan yang merendahkan DPR maupun Anggotanya.

Sementara itu, terkait adanya pihak yang hendak mengajukan uji materi ke MK, Anggota Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan, hal itu merupakan salah satu konsekuensi dari aturan yang sudah disahkan.

“Ya itulah konsekuensi dari ketentuan pasal yang sudah disahkan,” ujar Baidowi, yang dikutip dari Tribunnews.com.

(Adv)

Tinggalkan Komentar Anda