Seluruh Fraksi DPRD Lampung Sepakat Lanjutkan Bahas Raperda APBD 2019

13
Seluruh-Fraksi-DPRD-Lampung-Sepakat-Lanjutkan-Bahas-Raperda-APBD-2019
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung TA 2019, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (21/11/18).

Sebatin.com, Bandar Lampung – Seluruh fraksi DPRD Provinsi Lampung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran (TA) 2019, untuk dibahas lebih lanjut. Nantinya, Raperda tersebut akan diputuskan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD TA 2019, yang diharapkan mampu memenuhi harapan seluruh masyarakat Lampung.

Hal itu terungkap pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung TA 2019, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (21/11/18). Sidang dihadiri Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Imer Darius.

Pada kesempatan tersebut, juru bicara Fraksi PDIP, Yanuar Irawan, menjelaskan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, yang menurutnya tepat waktu dalam menyampaikan Nota Keuangan APBD TA 2019. “Selain itu, apresiasi juga kami lontarkan atas peningkatan target pendapatan daerah sekitar 3,41% dibandingkan APBD TA 2018”, katanya.

“Fraksi PDIP berharap, APBD Lampung TA 2019, harus disusun dengan pendekatan kinerja berkualitas dan tepat sasaran yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, serta bermanfaat untuk masyarakat”, jelas Irawan.

“Dan kami juga mengharapkan untuk lebih mengefektifkan PT Lampung Jasa Utara, agar mampu memberikan sumbangsih terhadap Pemerintah Daerah Lampung”, tambahnya.

Senada dengan yang disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Putra Jaya Umar. Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung masih mampu untuk ditingkatkan. “Hal ini mengingat pertumbuhan perekonomian Provinsi Lampung berada di atas rata-rata perekonomian Sumatera”, jelasnya.

Dia berharap, Pemprov Lampung mampu menghasilkan Raperda APBD TA 2019 yang prorakyat. Khususnya di bidang infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas masyarakat. Sehingga, dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Sedangkan juru bicara Fraksi PAN, Muswir, juga berharap Raperda APBD 2019 mampu diaplikasikan dan diterapkan ke berbagai program. “Untuk itu, kita harus men-delete program yang kurang berguna bagi Provinsi Lampung. Selain itu, kita juga harus menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan lapangan pekerjaan guna meningkatkan sumber pendapatan”, terangnya.

Usai Paripurna, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri juga menuturkan, bahwa eksekutif memberikan keleluasaan kepada fraksi untuk dapat memberikan pemandangan. “Terkadang ketika melihatnya, seakan-akan terlihat seperti ada penurunan atau yang lainnya. Seakan terjadi perubahan struktur APBD. Namun harus diketahui, bahwasannya setiap tahunnya ada acuan yang dikeluarkan Menteri, dan kita tentu mengikuti acuan tersebut”, jelas Wagub Bachtiar.

“Demikian juga dalam meningkatkan BUMD PT LJU, tidak semudah membalikkan tangan. Bahkan dunia usaha yang dikelola secara profesional juga banyak jatuh bangun, apalagi kita yang BUMD-nya baru ini. Namun kita akan terus mendorong dengan harapan mampu menambah APBD Lampung”, pungkas Wagub Lampung. (Adv)

Tinggalkan Komentar Anda