SMSI Lampung Minta Bawaslu Lebih Tegas Terapkan Sanksi Pelanggaran Kampanye Pilkada 2020

6
SMSI Lampung Minta Bawaslu Lebih Tegas Terapkan Sanksi Pelanggaran Kampanye Pilkada 2020
Net

Sebatin.com, Bandar Lampung – Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menyebutkan, sebanyak 270 daerah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, pada 9 Desember mendatang.

Dari jumlah itu, delapan kabupaten/kota di Provinsi Lampung juga ada diantaranya, antaralain Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Tengah.

Saat ini, tahapan Pilkada Serentak 2020 ada dalam masa kampanye bagi para pasangan calon kepala daerah (Paslonkada), guna memaparkan visi dan misinya. Dan dalam tahapan ini, banyak dugaan terkait oknum Paslonkada yang melakukan pelanggaran.

Menyikapi hal itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung, Donny Irawan meminta kepada Bawaslu untuk dapat lebih tegas lagi dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Paslonkada maupun tim sukses nya, khususnya di Provinsi Lampung. “Di kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada, banyak oknum calon yang melakukan pelanggaran,” ujarnya

“Misalnya money politics, membagikan sembako, minyak, gula, sarung dan lain-lain. Dan juga mengumpulkan massa melebihi batas yang diatur tim Gugus Tugas juga merupakan sebuah pelanggaran keras,” terang Donny, Jumat, (6/11/20).

Menurut dia, jika pelanggaran-pelanggaran itu dibiarkan, maka akan berdampak kerugian pada masyarakat. “Di masing-masing daerah akan terpilih kepala daerah yang tidak bermutu, alias tidak berkualitas,” jelas Donny.

Lalu akibatnya, lanjut Donny, pembangunan tidak maksimal. Terjadi jual beli proyek, jual beli jabatan dan korupsi yang terus berjalan secara berjamaah.

“Berbagai perizinan yang harusnya gratis, dipersulit, sehingga investor harus merogoh kocek lebih dalam. Dampaknya, penghasilan karyawan atau pekerja terbatas dan pajak-pajak daerah menjulang tinggi,” urai Donny.

Donny juga mempertanyakan terkait ketegasan sanksi yang akan diberikan Bawaslu, terkait adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oknum Paslonkada, khususnya di Lampung. “Sudah banyak kita dengar dan lihat di mana-mana ada pelanggaran, lalu apa sanksi yang akan diberikan kalau pelanggaran terus terjadi,” tukasnya.

Untuk itu, SMSI Lampung minta para oknum pelaku pelanggaran harus diberikan sanksi tegas oleh Bawaslu. “Misalnya, pengurangan waktu masa kampaye atau sanksi tegas lain, sesuai aturan, sampai dengan di diskualifikasi dari peserta kampaye,” himbaunya.

“Untuk itu, sangat diperlukan tindakan tegas dari Bawaslu, guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya berbagai pelanggaran di masa kampanye ini hingga saat pencoblosan,” pungkas Donny. (*)

Tinggalkan Komentar Anda